Indonesia Miliki Banyak Alternatif Solusi Sikapi Pelemahan Rupiah dan IHSG Akibat Kebijakan Trump

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pasalnya, akibat kebijakan tarif tinggi Trump tersebut menyebabkan tekanan pada perekonomian global hingga termasuk nilai tukar Rupiah dan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Meski Amerika Serikat merupakan mitra dagang besar, Indonesia nyatanya tetap memiliki banyak alternatif lain untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa perekonomian nasional tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat.

“Dilihat dari sisi neraca perdagangan, AS adalah yang terbesar kedua. Tapi dibandingkan dengan mitra paling besar, yaitu China, AS tidak jauh berbeda dengan destinasi ekspor lainnya,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu menekankan bahwa potensi diversifikasi masih sangat terbuka lebar.

“Dependensi kita terhadap AS tidak terlalu besar dibandingkan [sejumlah] negara-negara lain,” sambung Sri Mulyani.

Menurut Menteri Keuangan, tekanan dari kebijakan tarif AS justru mendorong munculnya inisiatif global menuju sistem “perdagangan tanpa Amerika”.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tengah memperkuat diplomasi ekonomi melalui revitalisasi perjanjian TIFA (Trade & Investment Framework Agreement) yang ditandatangani sejak 1996.

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam New Development Bank (NDB) milik negara-negara BRICS membuka peluang kemitraan strategis baru.

“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN,” kata Menko Perekonomian tersebut.

“Menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” jelas Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk relaksasi TKDN di sektor TIK serta evaluasi pelarangan dan pembatasan barang ekspor-impor AS.

Strategi lain mencakup peningkatan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas, serta pemberian insentif fiskal seperti pengurangan bea masuk dan pajak impor.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar US$14,34 miliar pada 2024, didorong ekspor mesin, pakaian, dan alas kaki.

Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi tersebut sebagai peluang untuk mempercepat kemandirian ekonomi nasional.

“Sebetulnya Presiden Trump mungkin membantu kita. Dia memaksa kita, supaya kita ramping, efisien, tidak manja. Ini kesempatan,” ujar Prabowo.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas