PAPUA PEGUNUNGAN – Aksi provokatif yang diduga dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menodai stabilitas keamanan di wilayah Papua. Serangkaian serangan brutal terhadap warga sipil dan pendulang emas menambah kekhawatiran masyarakat atas meningkatnya ancaman kekerasan dari kelompok separatis bersenjata. Namun, di tengah kondisi tersebut, berbagai pihak menyerukan agar provokasi semacam ini tidak dibiarkan mengganggu kedamaian Papua.

Dandim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo mengungkapkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak diduga menyerang para pendulang emas di sekitar Kali Silet, wilayah perbatasan Kabupaten Yahukimo dan Asmat.

“Benar ada informasi terkait pembunuhan terhadap para pendulang pada Minggu (6/4), namun belum dapat dipastikan jumlah korbannya,” ujar Tommy.

Ia menambahkan, medan berat menjadi tantangan utama evakuasi dan pengamanan karena lokasi kejadian hanya bisa dijangkau dengan helikopter atau perahu motor dari Asmat. Proses koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan keselamatan warga di sekitar titik kejadian.

Sementara itu, konflik juga terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, di mana OPM dituding memanfaatkan momentum politik Pilkada untuk memperkeruh suasana. Lebih dari 600 orang luka-luka dan belasan tewas akibat bentrokan yang ditengarai melibatkan senjata tajam dan api.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi mengindikasikan keterlibatan kelompok separatis.

“OPM sengaja memanfaatkan ketegangan politik untuk menambah kekacauan,” tegas Faizal.

Kerugian yang ditimbulkan pun cukup besar. Sedikitnya 201 bangunan, termasuk sekolah dan fasilitas umum lainnya, dilaporkan hangus terbakar, menciptakan trauma kolektif di tengah masyarakat.

Dukungan terhadap kehadiran aparat pun datang dari masyarakat lokal. Wakil Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro, Marianus Maiknapeku menilai bahwa stabilitas harus diutamakan demi masa depan generasi Papua.

“Kami minta saudara-saudara di Puncak Jaya untuk tidak mengorbankan masyarakat sipil, terutama anak-anak yang sedang menempuh pendidikan,” tegas Marianus.

Dalam pernyataannya, ia juga menyampaikan bahwa keamanan bukanlah bentuk penjajahan, melainkan perlindungan terhadap hak hidup warga.

“Negara ini adalah NKRI, dan Papua bagian dari NKRI. Pos keamanan harus dibangun dan tidak boleh ada kompromi,” pungkas Marianus.

Seruan ini menegaskan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa dalam menolak segala bentuk provokasi separatis. Ketegasan yang seimbang dengan perlindungan terhadap warga sipil menjadi kunci untuk menjaga Papua tetap damai dan sejahtera.