Pemerintah Siapkan Investasi Besar untuk Perkuat Ekonomi Kelautan

Gorontalo — Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam membangun ekonomi kelautan nasional melalui investasi besar-besaran di sektor perikanan dan kawasan pesisir.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.

Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah akan memfokuskan investasi besar pada pengembangan ekonomi biru atau blue economy seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan,” ujar Presiden Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kota Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Presiden menilai investasi di sektor kelautan bukan hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan membuka lapangan kerja baru di kawasan pesisir.

Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan nelayan modern dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan dapat beroperasi pada tahun ini.

Program tersebut akan terus diperluas dengan pembangunan 1.000 KNMP baru setiap tahun hingga menjangkau sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“Dan tahun depan, kita akan bangun lagi 1.000. Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Ini pekerjaan besar,” kata Presiden Prabowo.

Selain pembangunan kawasan nelayan, pemerintah juga menyiapkan distribusi 1.582 kapal ikan dengan berbagai ukuran yang akan dikelola melalui koperasi nelayan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tangkap nelayan lokal sekaligus memperkuat kedaulatan perikanan nasional.

Presiden menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut Indonesia harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam negeri.

“Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan penguatan kapasitas masyarakat pesisir agar pengembangan ekonomi kelautan berjalan berkelanjutan.

Menurut Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan berbagai program pendampingan, mulai dari pelatihan keterampilan, dukungan penyuluh, hingga akses pembiayaan modal melalui BLU LPMUKP KKP.

“Tidak hanya memberi fasilitas, berbagai dukungan ini penting agar nelayan mampu mengoperasionalisasikan dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” jelas Trenggono.

Pemerintah berharap pembangunan kawasan nelayan modern di berbagai daerah dapat memperkuat produktivitas perikanan nasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen secara berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas