Pemerintah mengintegrasikan pasokan telur ayam ras dari peternak rakyat di Jawa Timur langsung ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mengatasi anjloknya harga di tingkat produsen. Koperasi dan asosiasi peternak rakyat di Jawa Timur berkomitmen mengirimkan pasokan telur langsung ke dapur mitra SPPG dengan jaminan harga minimal Rp24.000/kg dan sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP).

Langkah strategis ini tidak hanya menstabilkan harga telur tetapi juga memperkuat rantai pasok lokal, memberdayakan peternak mikro, serta memastikan ketersediaan bahan bergizi berkualitas untuk jutaan penerima manfaat. Ini menjadi bukti nyata makan bergizi gratis berperan ganda sebagai program gizi sekaligus instrumen stabilisasi ekonomi kerakyatan.

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menegaskan akan terus menjaga tata kelola pasokan kebutuhan makan bergizi gratis dalam menyikapi gejolak harga dilapangan dengan melakukan stimulus intervensi stabilitas harga.

“BGN di samping sebagai regulator, dia juga sebagai operator langsung di lapangan. Ketika terjadi gejolak harga yang anjlok atau naik, kita bisa melakukan stimulus intervensi stabilisasi harga,” tutur Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana.

Berdasarkan perhitungan awal, penerapan menu telur tiga kali seminggu pada SPPG di wilayah Jawa Timur diprediksi mampu memberikan dampak stabilitas harga sekitar 8% hingga 10%. Oleh sebab itu, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya dan KPPG Jember diinstruksikan segera mengawal implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Sedangkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa regulasi harga acuan komoditas pangan pokok ini berfungsi sebagai instrumen penjaga keseimbangan harga antara produsen dan konsumen. Mengingat produksi telur ayam ras berjalan terus setiap hari tanpa bisa dihentikan, percepatan penyerapan oleh SPPG di kabupaten dan kota sentra produksi menjadi sangat mendesak.

“Esensinya sama dengan Magetan, bagaimana semua bisa jalan, bagaimana semua bisa hidup. Dari sisi produsen, para peternak, bisa punya offtaker yang pasti yaitu SPPG,” kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono.

Dalam pusaran ini SPPG memegang peran krusial sebagai penyerap komoditas resmi dari hasil peternak rakyat. Selain menyasar para siswa sekolah, pihak SPPG diwajibkan menyalurkan sedikitnya 300 porsi makanan bergizi bagi penerima manfaat kategori 3B, yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Guna memastikan efisiensi distribusi dan menjaga kesegaran pasokan telur, Pemprov Jawa Timur bersama BGN selanjutnya akan memetakan zonasi wilayah kerja antara SPPG aktif dengan koperasi peternak mikro dan kecil terdekat. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk bisa dijalankan secara maksimal oleh berbagai perihak.

“Saya pikir sekarang ini kesepakatan ini juga menjadi penting untuk bisa dijalankan, diikhtiarkan semaksimal mungkin. Jangan yang berada di depan saja yang kebeli, lalu yang tidak ada kesempatan ketemu sama kita, tidak dibeli. Keadilan saya yakin saya tidak mau pertanyakan, tapi saya hanya ingin memastikan kita semua satu pemahaman,” terang Emil Dardak.

Pemprov Jawa Timur menekankan pentingnya pemerataan distribusi serapan telur agar manfaat kesepakatan ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok peternak tertentu. Koperasi dan asosiasi peternak rakyat diharapkan menjaga sinergi agar seluruh peternak di daerah sentra produksi mendapatkan porsi penyerapan yang berkeadilan.

Sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) bertekad terus mengawal stabilisasi harga telur ayam ras melalui penguatan penyerapan, perbaikan distribusi, dan penataan produksi. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan bahwa Kementan terus mengawal stabilisasi harga telur agar peternak rakyat tetap memperoleh harga yang layak.

Menurutnya, tekanan harga yang terjadi sebelumnya dipengaruhi kombinasi peningkatan pasokan, perlambatan serapan pasar, serta distribusi yang belum optimal di sejumlah daerah sentra produksi. Karena itu, pemerintah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat pasar dan memperlancar distribusi telur dari daerah surplus ke daerah yang masih membutuhkan pasokan.