Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memfokuskan distribusi Minyakita ke pasar rakyat agar semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat tetap terjaga di tengah dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa Minyakita tidak lagi dialokasikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Seluruh pasokan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pasar rakyat di berbagai daerah. Kebijakan tersebut telah dikoordinasikan dengan Perum Bulog dan ID Food guna memastikan distribusi berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Jadi sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Ya semua akan didistribusikan ke pasar rakyat, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita,” ujar Budi Santoso.

Menurut Budi, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan masyarakat. Dengan distribusi yang lebih terarah ke pasar rakyat, ketersediaan Minyakita diharapkan semakin merata sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang mencukupi.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan terus melakukan pemantauan harga dan pasokan kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Sistem ini melibatkan ratusan kontributor di berbagai daerah untuk memastikan pemerintah memperoleh data yang akurat dan terkini mengenai kondisi pasar. Melalui pemantauan yang intensif, pemerintah dapat mengambil langkah cepat apabila terjadi gejolak harga maupun gangguan distribusi.

Di sisi lain, Kemendag juga terus memperkuat koordinasi dengan produsen, Perum Bulog, dan ID Food guna memastikan rantai distribusi Minyakita berjalan lancar hingga ke tingkat konsumen. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Budi juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami status Minyakita sebagai produk yang berasal dari kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

“Minyakita bukan minyak goreng bersubsidi, melainkan produk yang berasal dari skema Domestic Market Obligation (DMO), yaitu kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri,” jelasnya.

Selain memastikan ketersediaan Minyakita, pemerintah juga terus menyempurnakan mekanisme bantuan pangan agar lebih adaptif terhadap kondisi pasar. Jika terjadi kelebihan pasokan suatu komoditas yang berpotensi menekan harga di tingkat produsen, pemerintah dapat mempertimbangkan komoditas tersebut sebagai bagian dari bantuan pangan.

Melalui kebijakan distribusi yang lebih terfokus dan pengawasan yang berkelanjutan, pemerintah optimistis pasokan Minyakita tetap aman serta mudah diakses masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.