Waspada Euforia Bendera Bajak Laut, Masyarakat Diminta Jaga Semangat Nasionalisme Jelang HUT ke-80 RI

Surabaya – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, fenomena pengibaran bendera bajak laut ala “One Piece” di berbagai daerah menuai sorotan. Sejumlah kepala daerah dan akademisi mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam euforia tren budaya pop yang berpotensi mengaburkan makna nasionalisme.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa bulan kemerdekaan merupakan momentum penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia menilai pengibaran Bendera Merah Putih secara serentak di berbagai wilayah akan menghidupkan semangat persatuan dan penghormatan kepada para pahlawan.

“Pengibaran Bendera Merah Putih di setiap sudut wilayah adalah bentuk nyata penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Jangan ada pengibaran bendera One Piece, apalagi jika disandingkan dengan Merah Putih yang sakral,” ujarnya. Khofifah menekankan bahwa spirit kemerdekaan harus dijaga melalui tindakan konkret, bukan sekadar simbolis atau ikut tren sesaat.

Hal senada diungkapkan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. Menurutnya, penggunaan bendera fiksi tidak sejalan dengan nilai nasionalisme dan bisa memicu kesalahpahaman tentang identitas bangsa.

“Tidak ada negara di atas negara. Merah Putih adalah identitas kita. Bendera One Piece tidak boleh dikibarkan,” tegasnya.

Agustiar mengingatkan generasi muda agar menjunjung tinggi simbol negara dan tidak menggantinya dengan atribut yang dapat dimaknai sebagai representasi ideologi lain.

“Silakan berkreasi, berekspresi, tapi jangan sampai mengaburkan makna nasionalisme. Merah Putih adalah harga mati,” tandasnya.

Dari sudut pandang akademisi, fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran cara generasi muda dalam memaknai simbol perjuangan. Supangat, akademisi dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, menilai maraknya tren bendera bajak laut bukan sekadar ekspresi budaya pop, tetapi juga cerminan pergeseran nilai di tengah masyarakat.

“Fenomena ini jelas lebih dari sekadar tren. Di balik kreativitas, ada kenyataan getir bahwa nasionalisme perlahan terdorong ke pinggir oleh narasi fiksi, algoritma media sosial, dan kegandrungan akan viralitas,” jelasnya.

Supangat mengingatkan bahwa Bendera Merah Putih bukan sekadar simbol visual, tetapi identitas negara yang memiliki nilai historis dan emosional tinggi. Ia menegaskan adanya batas yang tidak boleh dilanggar dalam berekspresi.

“Ketika bendera fiksi dikibarkan sejajar dengan lambang negara, atau digunakan untuk sindiran sosial, itu bukan lagi sekadar ekspresi. Ini bisa mengaburkan nilai nasionalisme. Kritik sosial boleh, tapi jangan sampai nyawa simbol negara dimatikan demi konten trending,” ujarnya.

Dengan HUT RI yang tinggal hitungan hari, para tokoh ini sepakat bahwa masyarakat, terutama generasi muda, perlu kembali menempatkan Bendera Merah Putih di posisi terhormat. Euforia budaya pop dan kreativitas digital harus tetap selaras dengan semangat kebangsaan. Momentum kemerdekaan diharapkan menjadi pengingat bersama bahwa di atas semua tren dan hiburan, identitas bangsa adalah warisan yang harus dijaga.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas