Pemerintah Tegaskan Pemblokiran E-Wallet Aktif untuk Perangi Judi Daring

Jakarta – Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring dengan menyasar jalur perputaran dana yang digunakan para pelaku. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, memastikan pihaknya akan memblokir dompet digital (e-wallet) yang terindikasi aktif menerima atau menyalurkan dana hasil aktivitas ilegal tersebut.

“Banyak kasus e-wallet terkait dana ilegal sudah kami tangani. Jika ada dana ilegal masuk, kami akan mengambil langkah (pemblokiran) untuk melindungi pihak yang dirugikan,” ujar Ivan.

Berdasarkan catatan PPATK, sepanjang semester I 2025, nilai deposit judi daring yang dilakukan melalui e-wallet mencapai Rp1,6 triliun. Angka ini tercatat dari sekitar 12,6 juta kali transaksi, menunjukkan masifnya peran e-wallet sebagai sarana perputaran uang hasil judi daring.

Ivan menegaskan bahwa pemblokiran hanya akan menyasar akun e-wallet yang terbukti aktif digunakan untuk transaksi ilegal, bukan akun yang bersifat dormant atau tidak aktif.

“Tidak ada pemblokiran terhadap e-wallet dormant. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari langkah sebelumnya, di mana PPATK memblokir sejumlah rekening bank dormant yang terindikasi digunakan untuk kejahatan finansial. Meski sempat menuai protes karena dinilai dilakukan tanpa sosialisasi, PPATK memastikan kini proses akan lebih terarah dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Ivan mengungkapkan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan penyedia layanan dompet digital, perbankan, dan aparat penegak hukum untuk memutus rantai peredaran uang hasil judi daring.

“Kami tidak bekerja sendiri. Ini kerja bersama untuk menutup celah aliran dana ke aktivitas ilegal,” ujarnya.

Langkah tegas PPATK ini sejalan dengan arahan pemerintah yang menempatkan pemberantasan judi daring sebagai prioritas nasional. Aktivitas tersebut dinilai merusak sendi sosial masyarakat, menguras ekonomi keluarga, dan berpotensi memicu tindak kriminal lain.

Dengan penindakan yang terukur dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap ruang gerak pelaku judi daring semakin sempit. Pemblokiran e-wallet aktif diharapkan tidak hanya memutus aliran dana ilegal, tetapi juga memberikan efek jera bagi para pelaku dan penyedia layanan yang terlibat.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas