Jakarta – Di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor manufaktur, pemerintah dan pelaku ekonomi nasional menaruh fokus pada pertumbuhan inklusif guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa investasi dalam program prioritas pemerintah akan tetap mampu menyerap tenaga kerja.

“Kita sudah melihat kenyataan di lapangan, sudah terjadi PHK di berbagai industri manufaktur, namun kami tetap optimis bahwa investasi ke depan juga akan bisa menyerap tenaga kerja,” ujar Josua.

Ia juga menyampaikan bahwa program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program pembangunan 3 Juta Rumah diperkirakan akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini.

“Oleh karena itu, pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang menawarkan pendapatan lebih stabil,” ungkapnya.

Josua turut mencatat bahwa insentif pemerintah, seperti diskon listrik pada awal tahun, telah mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan membuka ruang konsumsi lainnya.

“Deflasi dua bulan terakhir juga bisa dilihat sebagai sinyal adanya pengalihan pengeluaran masyarakat ke sektor lain. Dengan datangnya bulan Ramadan dan Idul Fitri, kita harap konsumsi masyarakat akan meningkat,” jelasnya.

Di sisi lain, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menekankan pentingnya efisiensi operasional sebagai langkah pencegahan PHK.

“Lakukan efisiensi semaksimal mungkin, seperti mengurangi biaya iklan atau konsumsi,” katanya.

Ia juga menyarankan agar perusahaan mengutamakan dialog bipartit untuk mencari solusi bersama.

“Jika disepakati, penyesuaian seperti pengurangan shift, pengurangan tunjangan, atau fasilitas kerja bisa dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Sinaga, menyatakan bahwa pemerintah akan memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

“Kami akan bantu melalui bursa kerja dan pelatihan bagi masyarakat secara umum,” ujar Sunardi.

Dengan kombinasi kebijakan insentif, investasi produktif, dan jaminan sosial, pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampu mencegah lonjakan PHK lebih lanjut.