Cegah PHK; Pemerintah Fokus pada Pertumbuhan Inklusif

Jakarta – Di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor manufaktur, pemerintah dan pelaku ekonomi nasional menaruh fokus pada pertumbuhan inklusif guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa investasi dalam program prioritas pemerintah akan tetap mampu menyerap tenaga kerja.

“Kita sudah melihat kenyataan di lapangan, sudah terjadi PHK di berbagai industri manufaktur, namun kami tetap optimis bahwa investasi ke depan juga akan bisa menyerap tenaga kerja,” ujar Josua.

Ia juga menyampaikan bahwa program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program pembangunan 3 Juta Rumah diperkirakan akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini.

“Oleh karena itu, pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang menawarkan pendapatan lebih stabil,” ungkapnya.

Josua turut mencatat bahwa insentif pemerintah, seperti diskon listrik pada awal tahun, telah mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan membuka ruang konsumsi lainnya.

“Deflasi dua bulan terakhir juga bisa dilihat sebagai sinyal adanya pengalihan pengeluaran masyarakat ke sektor lain. Dengan datangnya bulan Ramadan dan Idul Fitri, kita harap konsumsi masyarakat akan meningkat,” jelasnya.

Di sisi lain, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menekankan pentingnya efisiensi operasional sebagai langkah pencegahan PHK.

“Lakukan efisiensi semaksimal mungkin, seperti mengurangi biaya iklan atau konsumsi,” katanya.

Ia juga menyarankan agar perusahaan mengutamakan dialog bipartit untuk mencari solusi bersama.

“Jika disepakati, penyesuaian seperti pengurangan shift, pengurangan tunjangan, atau fasilitas kerja bisa dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Sinaga, menyatakan bahwa pemerintah akan memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

“Kami akan bantu melalui bursa kerja dan pelatihan bagi masyarakat secara umum,” ujar Sunardi.

Dengan kombinasi kebijakan insentif, investasi produktif, dan jaminan sosial, pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampu mencegah lonjakan PHK lebih lanjut.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas