Junjung Supremasi Sipil, RUU TNI Tidak Melanggar Prinsip Demokrasi

JAKARTA — Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi langkah strategis dalam memperkuat pertahanan negara serta meningkatkan profesionalisme prajurit.

Pemerintah menegaskan bahwa revisi ini tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif serta menyesuaikan diri dengan ancaman militer maupun nonmiliter.

“Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman,” ujarnya.

Salah satu poin utama dalam revisi tersebut adalah pengaturan yang lebih jelas terkait penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) di luar struktur TNI.

Kapuspen TNI menegaskan bahwa mekanisme penempatan harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tetap menjaga prinsip netralitas TNI.

“Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” tegasnya.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa revisi ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika global dan perkembangan ancaman modern seperti perang siber dan hibrida.

“Perubahan UU TNI diajukan oleh DPR RI untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI dalam tugas lain selain perang, tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil,” ungkapnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Jazuli Juwaini, memastikan bahwa RUU TNI disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025).

“Fraksi PKS DPR RI memandang bahwa revisi ini telah menyerap aspirasi dari masyarakat, berlandaskan pada prinsip supremasi sipil, profesionalisme TNI, serta kepastian hukum yang jelas dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional,” katanya.

Pemerintah berharap bahwa revisi ini akan semakin memperkuat profesionalisme TNI dalam menghadapi tantangan modern, tanpa mengabaikan prinsip supremasi sipil yang menjadi pilar utama dalam negara demokrasi.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas