Apresiasi atas Pemulangan Ratusan WNI Korban TPPO Myanmar

Jakarta – Sebanyak 400 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) eksploitasi online scam berhasil dipulangkan dari Myawaddy, Myanmar. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa mereka telah diseberangkan ke Kota Maesot, Thailand, melalui 2nd Friendship Bridge sebelum diterbangkan ke Indonesia.

“Setelah melalui proses screening kesehatan dan National Referral Mechanism, para WNI berangkat melalui jalur darat selama 9 jam menggunakan 9 bus menuju Bandara Don Mueang Bangkok. Selanjutnya, mereka diterbangkan dengan pesawat carter ke Tanah Air,” ujar Judha dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3/2025).

Judha mengungkapkan bahwa pemulangan ini melibatkan koordinasi intensif antara Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Bangkok dan Yangon, serta Hubinter Polri. Proses evakuasi juga mendapat dukungan penuh dari otoritas Thailand dan Myanmar, sehingga penyeberangan dapat berjalan lancar.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand, Rachmat Budiman, turut memimpin langsung pemulangan 400 WNI ini ke Jakarta.

“Keseluruhan WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 09.00 WIB,” tambahnya.

Selain itu, upaya tahap selanjutnya untuk menyeberangkan 154 WNI lainnya dari Myawaddy ke Maesot dilakukan pada 18 Maret 2025, dengan jadwal kedatangan di Jakarta pada 19 Maret 2025.

Dari total 400 WNI yang telah dipulangkan, mereka terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, dengan lima di antaranya dalam kondisi hamil. Para korban berasal dari 21 provinsi, dengan daerah asal terbanyak dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara.

Kemenlu RI menegaskan bahwa seluruh WNI dalam kondisi sehat setelah melalui pemeriksaan kesehatan di Thailand sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan terhadap TPPO guna mencegah kasus serupa di masa depan. Selain itu, langkah rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para korban akan menjadi prioritas utama setelah mereka kembali ke tanah air.

Dengan keberhasilan evakuasi ini, Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi warganya dari kejahatan perdagangan manusia, sekaligus memperkuat upaya pencegahan melalui kerja sama internasional yang lebih erat.

 

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas