Pemerintah Dorong Hidrogen Hijau untuk Dukung Dedieselisasi dan Industri Rendah Karbon

JAKARTA – Vice President Strategi dan Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Anita Puspita Sari menegaskan bahwa pengembangan hidrogen hijau menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi nasional menuju sistem energi rendah karbon.

PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) saat ini mengembangkan rantai nilai hidrogen hijau melalui penyusunan model bisnis, kemitraan strategis, serta skema komersialisasi.

“Selain terus mengembangkan energi terbarukan, pembangkit nuklir, carbon capture, utilization and storage (CCUS), energy storage, dan creen energy super grid, PLN Group juga menjadikan hidrogen dan amonia sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung sistem energi rendah karbon,” ujar Anita.

Menurut Anita, PLN EPI akan berperan sebagai agregator dan penyedia pasokan hidrogen bagi berbagai sektor yang membutuhkan energi bersih. Pada tahap awal, pengembangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri pupuk dan amonia, kilang minyak, petrokimia, industri baja, logam, hingga industri kimia.

Selain itu, PLN EPI juga melihat peluang besar pada pengembangan electro-Sustainable Aviation Fuel (e-SAF) sebagai bahan bakar penerbangan rendah karbon yang memanfaatkan hidrogen hijau dan teknologi penangkapan karbon.

“Sebagai subholding yang mengelola energi primer, kami melihat hidrogen sebagai komoditas energi masa depan.” ujar Anita.

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain penting dalam industri hidrogen hijau karena didukung sumber energi terbarukan yang melimpah.

Tantangan selanjutnya adalah mempercepat pembangunan ekosistem, penguasaan teknologi, serta menciptakan pasar yang mampu mendukung pengembangan hidrogen secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputy Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Erina Mursanti, menilai Nusa Tenggara Timur memiliki peluang besar menjadi pusat pengembangan hidrogen hijau nasional karena didukung potensi energi surya yang melimpah.

“Hidrogen hijau hanya dapat disebut benar-benar rendah emisi apabila listrik yang digunakan untuk memproduksinya berasal dari energi terbarukan. Karena itu, pengembangan hidrogen hijau di NTT tidak bisa dilepaskan dari percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, khususnya PLTS,” ujar Erina.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah menempatkan hidrogen sebagai bagian dari agenda strategis nasional melalui Strategi Hidrogen Nasional, Peta Jalan Hidrogen dan Amonia, serta Kebijakan Energi Nasional.

“Untuk pertama kalinya dalam kebijakan energi, hidrogen hijau disebut sebagai salah satu alat untuk menjadi jalur dekarbonisasi,” ujar Erina.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas