Pemerintah Siapkan Tata Kelola AI untuk Lindungi Karya Jurnalistik

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) guna memastikan perkembangan teknologi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap industri media nasional. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah tengah menyusun kebijakan hak cipta di era digital yang diharapkan mampu melindungi karya jurnalistik, menjaga keberlanjutan perusahaan pers, serta menciptakan ekosistem digital yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Langkah tersebut merupakan respons atas pesatnya perkembangan teknologi AI yang telah membawa perubahan besar pada industri media. Di satu sisi, AI membuka peluang inovasi dan efisiensi, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru, terutama terhadap keberlangsungan model bisnis media arus utama yang bergantung pada kunjungan pembaca dan pendapatan dari platform digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan bahwa dampak AI terhadap industri media perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan pers saat ini adalah penurunan jumlah pembaca yang mengakses situs berita secara langsung.

“Kekhawatiran terbesar para pengelola situs saat ini terkait AI adalah penurunan trafik. Beberapa bahkan melaporkan kehilangan hingga 70 persen trafik. Karena itu, mereka membutuhkan skema model bisnis baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi ini,” ujar Nezar.

Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan langkah antisipatif melalui penyusunan regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan terhadap hak cipta karya jurnalistik. Pemerintah ingin memastikan inovasi AI tetap berkembang tanpa mengabaikan keberlangsungan industri media sebagai salah satu pilar demokrasi dan penyedia informasi yang kredibel bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Komdigi akan memfasilitasi dialog lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pembahasan akan dilakukan bersama Kementerian Hukum, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, perusahaan media, serta pengelola platform digital guna merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

“Kami akan memfasilitasi diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi pilihan terbaik. Kebutuhan setiap sektor harus dilihat secara spesifik dan tidak bisa disamakan,” kata Nezar.

Pemerintah berharap penyusunan tata kelola AI dan regulasi hak cipta digital dapat menghasilkan payung hukum yang transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekosistem digital. Selain melindungi hak cipta wartawan dan perusahaan media, regulasi tersebut juga diharapkan mampu mendukung inovasi teknologi, memperkuat daya saing industri digital nasional, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas