Desak Stop MBG, Tuntutan BEM UI Dinilai Salah Sasaran

Jakarta – Aksi demonstrasi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dengan membawa tuntutan penurunan harga BBM dan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai beragam tanggapan. Aspirasi yang disampaikan dalam ruang demokrasi tetap dihormati, namun tuntutan penghentian MBG dinilai kurang tepat karena program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Di tengah upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi, MBG menjadi salah satu program prioritas yang terus dibenahi agar manfaatnya semakin optimal. Karena itu, penghentian program dinilai tidak sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai penolakan terhadap kenaikan BBM nonsubsidi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang patut dihormati. Namun, menurutnya kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah juga mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi negara.

“Demo di berbagai tempat yang menolak kenaikan harga BBM non-subsisi sebagai bentuk kebebasan di ruang demokrasi yang perlu dihormati. Namun, dengan tidak mengurangi semangat adik-adik mahasiswa, nampaknya perjuangan mahasiswa sulit mengubah kebijakan yang sudah ada,” ujar Agustinus.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Karena itu, berbagai kebijakan yang diambil diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

“Kalau pemerintah tidak menambah pendapatannya dari kenaikan BBM non-subsidi, maka akan menambah utang pemerintah untuk menutup defisit fiskal. Pilihan menutup defisit dengan utang memiliki probabilitas kecil atau bahkan tidak akan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi rupiah yang melemah saat ini,” tambahnya.

Di sisi lain, aparat keamanan memastikan akan mengawal penyampaian aspirasi masyarakat secara humanis dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif serta tetap menjaga ketertiban umum.

“Terkait kegiatan masyarakat, kami mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif,” ujarnya.

Menurut Kapolri, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif agar aktivitas masyarakat serta perekonomian dapat terus berjalan dengan baik.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas