Jakarta – Aksi demonstrasi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dengan membawa tuntutan penurunan harga BBM dan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai beragam tanggapan. Aspirasi yang disampaikan dalam ruang demokrasi tetap dihormati, namun tuntutan penghentian MBG dinilai kurang tepat karena program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Di tengah upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi, MBG menjadi salah satu program prioritas yang terus dibenahi agar manfaatnya semakin optimal. Karena itu, penghentian program dinilai tidak sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai penolakan terhadap kenaikan BBM nonsubsidi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang patut dihormati. Namun, menurutnya kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah juga mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi negara.

“Demo di berbagai tempat yang menolak kenaikan harga BBM non-subsisi sebagai bentuk kebebasan di ruang demokrasi yang perlu dihormati. Namun, dengan tidak mengurangi semangat adik-adik mahasiswa, nampaknya perjuangan mahasiswa sulit mengubah kebijakan yang sudah ada,” ujar Agustinus.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Karena itu, berbagai kebijakan yang diambil diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

“Kalau pemerintah tidak menambah pendapatannya dari kenaikan BBM non-subsidi, maka akan menambah utang pemerintah untuk menutup defisit fiskal. Pilihan menutup defisit dengan utang memiliki probabilitas kecil atau bahkan tidak akan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi rupiah yang melemah saat ini,” tambahnya.

Di sisi lain, aparat keamanan memastikan akan mengawal penyampaian aspirasi masyarakat secara humanis dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif serta tetap menjaga ketertiban umum.

“Terkait kegiatan masyarakat, kami mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif,” ujarnya.

Menurut Kapolri, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif agar aktivitas masyarakat serta perekonomian dapat terus berjalan dengan baik.