Oleh: Sam Legowo *(
Pergerakan buruh bukanlah sekadar catatan kusam tentang tuntutan kenaikan upah atau tunjangan tahunan. Lebih dari itu, ia adalah narasi panjang tentang perjuangan kemanusiaan, pembelaan hak asasi, dan upaya gigih menegakkan keadilan sosial.
Sejarah merekam bagaimana sekelompok orang yang awalnya tidak memiliki kekuatan dan suara, mampu mengubah tatanan dunia melalui ikatan solidaritas. Dari lorong pabrik yang gelap pada masa Revolusi Industri hingga aksi damai di era modern, perjalanan kaum buruh adalah cerminan peradaban manusia yang terus berupaya melangkah ke arah yang lebih baik.
Awal mula pergerakan ini tak lepas dari gelombang besar Revolusi Industri di Inggris pada akhir abad ke-18. Perubahan paradigma dari sistem agraris ke manufaktur massal memang membawa lonjakan teknologi, namun di baliknya tersembunyi realitas pahit: eksploitasi manusia yang luar biasa.
Pada masa itu, pekerja dipandang bukan sebagai manusia bermartabat, melainkan sekadar “roda penggerak” atau alat produksi yang bisa diganti kapan saja. Kondisinya sangat memprihatinkan:
- Jam kerja tidak manusiawi: Mencapai 12 hingga 16 jam sehari, tanpa hari libur.
- Upah minim: Sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- Eksploitasi rentan: Anak-anak dan perempuan dipekerjakan dengan beban yang sama berat namun dibayar jauh lebih murah.
- Nir-perlindungan: Tidak ada asuransi, hak cuti, maupun pesangon bagi mereka yang sakit atau menua.
Di tengah tekanan hebat tersebut, tumbuhlah benih kesadaran kolektif. Para pekerja menyadari bahwa melawan kekuatan modal secara individu adalah kemustahilan; kekuatan hanya muncul melalui persatuan. Lahirlah organisasi atau serikat pekerja.
Meskipun awalnya dilarang keras oleh pemerintah dan pemilik modal, hasrat untuk berubah tidak bisa dibungkam. Tuntutan mereka fundamental: pengurangan jam kerja, upah layak, dan lingkungan kerja yang manusiawi. Titik balik sejarah terjadi lewat tuntutan “8-8-8”: 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam untuk kehidupan pribadi. Perjuangan ini memuncak pada peristiwa Haymarket Affair di Chicago tahun 1886, yang kini kita abadikan sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei.
Di Indonesia, sejarah buruh tumbuh seiring dengan napas pergerakan nasional. Pada awal abad ke-20, perjuangan buruh menyatu dengan semangat anti-penjajahan. Tokoh seperti Mohammad Husni Thamrin patut dikenang atas kegigihannya memperjuangkan nasib buruh pribumi yang saat itu didiskriminasi secara upah dibandingkan pekerja Eropa.
Pasca-kemerdekaan, negara hadir dengan payung hukum dalam UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Evolusi regulasi pun terus berlanjut, mulai dari penetapan Upah Minimum Regional (UMR), jaminan sosial (BPJS), hingga pengakuan hak berserikat secara legal.
Memasuki abad ke-21, wajah dunia kerja kembali berubah. Isu globalisasi, liberalisasi perdagangan, hingga kehadiran Kecerdasan Buatan (AI) menghadirkan tantangan baru. Muncul kekhawatiran bahwa mesin akan mengambil alih peran manusia, ditambah isu kerja kontrak (outsourcing) yang kerap memicu debat mengenai kepastian hukum. Namun, esensi perjuangan tetap sama: keinginan untuk hidup layak. Strategi pergerakan pun berevolusi. Kini, selain demonstrasi, perjuangan juga dilakukan melalui:
- Advokasi kebijakan yang strategis.
- Dialog sosial tripartit (pemerintah, pengusaha, buruh).
- Peningkatan kompetensi SDM agar tetap kompetitif di era digital.
Pelajaran berharga dari sejarah buruh adalah bahwa hak-hak yang kita nikmati saat ini—hari libur, upah pantas, hingga batasan jam kerja—bukanlah hadiah cuma-cuma dari perusahaan. Semua itu adalah hasil dari air mata, keringat, dan pengorbanan generasi sebelumnya.
Memahami sejarah ini penting agar kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Kita harus terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai kemanusiaan. Kaum buruh adalah tulang punggung pembangunan negara; kesejahteraan mereka adalah cerminan dari kejayaan dan martabat bangsa itu sendiri.
)* Penulis merupakan wartawan senior Metro TV








