Pemerintah Perluas Penyaluran Bantuan Pangan, Pastikan Beras Layak dan Tepat Sasaran

JAKARTA – Pemerintah terus memperluas penyaluran bantuan pangan beras sebagai langkah nyata melindungi daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Program yang menjangkau sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Penyaluran beras bantuan pangan ini merupakan perintah langsung Bapak Presiden demi meringankan beban ekonomi masyarakat,” ujar Amran.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan cadangan beras nasional untuk mendukung berbagai program perlindungan masyarakat. Amran menyampaikan bahwa kekuatan stok pangan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pangan kita kuat, apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah,” kata Amran.

Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya memberikan dukungan langsung kepada keluarga penerima, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga beras.

“Ini merupakan bentuk kecintaan Bapak Presiden Prabowo kepada rakyat,” tambah Amran.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa ketepatan data penerima menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan program. Bulog terus berkoordinasi dengan Bapanas dan pemerintah daerah agar distribusi berjalan tertib serta menjangkau masyarakat yang berhak.

“Bulog akan terus menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan ketepatan sasaran berdasarkan data penerima yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Rizal.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program mengacu pada data penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah sehingga penyaluran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

“Keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya volume beras yang disalurkan, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” jelas Rizal.

Rizal juga menekankan pentingnya distribusi yang konsisten untuk mendukung stabilitas harga beras di masyarakat.

“Sebagai operator pangan pemerintah, Bulog berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan, mempercepat distribusi, dan menjaga integritas pelaksanaan setiap penugasan,” tegasnya.

Melalui pengawasan distribusi, pemeriksaan kualitas beras, dan pemutakhiran data penerima, pemerintah terus berupaya memastikan bantuan diberikan dalam kondisi layak konsumsi, tepat jumlah, serta tepat sasaran.

  • Related Posts

    Tim Verifikasi MPR Siapkan Pemeriksaan Dokumen Calon Wapres secara Menyeluruh

    JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membentuk dua tim khusus untuk mempersiapkan proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh…

    Continue Reading
    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    Tim Verifikasi MPR Siapkan Pemeriksaan Dokumen Calon Wapres secara Menyeluruh

    Tim Verifikasi MPR Siapkan Pemeriksaan Dokumen Calon Wapres secara Menyeluruh

    Pemerintah Perluas Penyaluran Bantuan Pangan, Pastikan Beras Layak dan Tepat Sasaran

    Pemerintah Perluas Penyaluran Bantuan Pangan, Pastikan Beras Layak dan Tepat Sasaran

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla