Pemerintah Terus Perangi Judi Daring, Cegah Munculnya Sumber Kemiskinan Baru

Jakarta- Pemerintah terus menggencarkan pemberantasan judi daring atau juga dikenal sebagai Judi Online (Judol) yang kini dinilai sebagai sumber kemiskinan baru di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak sosial dan ekonomi dari maraknya praktik perjudian digital ini.

“Ada masalah baru lagi, kemiskinan rentan salah satunya disebabkan oleh judi online. Judi online merupakan sumber kemiskinan rentan baru,” ujar Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin.

Cak Imin juga menyoroti banyaknya tantangan yang dihadapi bangsa dalam pemberdayaan masyarakat. Ia mendorong agar semua pihak bersinergi menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

“Jujur kita akui, bangsa kita punya banyak masalah. Dan banyak tanggungan problem yang harus kita selesaikan dengan cepat,” ungkapnya.

Ia menilai judi daring sebagai aktivitas yang merugikan dan penuh tipu daya.

“Sudah tahu tidak akan menang, tapi ikut terus. Judi online sampai kiamat tidak akan menang. Karena judi online itu penipuan. Kita harus atasi ini bersama-sama,” tegasnya.

Cak Imin juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak filantropi dalam membangun kemandirian masyarakat.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga mengambil langkah tegas dalam menangani konten perjudian daring.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mencatat pihaknya telah memblokir sekitar 1,3 juta konten terkait judi online sejak 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025.

“Angka-angka ini mencerminkan ancaman nyata di ruang digital yang mengganggu keamanan dan ketertiban nasional,” kata Meutya.

Ia menambahkan bahwa lonjakan konten negatif, seperti judi daring dan pornografi anak, menjadi tantangan serius bagi keamanan siber Indonesia.

Untuk itu, Komdigi memperkuat pengawasan dan penegakan hukum digital, termasuk meluncurkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten serta menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk perlindungan anak di ruang digital.

“Pembangunan ruang digital yang sehat dan aman bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen bangsa,” Pungkas Meutya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas