Jakarta – Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025. Acara ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi antarparlemen dunia Islam.

Mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, konferensi ini akan menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi sebagai fondasi ketahanan negara-negara Islam di tengah gejolak global.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan konferensi telah mendekati rampung.

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Hari ini kami lakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujarnya.

Ia meyakini dengan dukungan Pemerintah dan Masyarakat, acara tersebut dapat berjalan lancar sesuai rencana.

“Kami sangat optimis. Semua sudah dalam checklist dan terkoordinasi dengan baik. Tinggal arahan tambahan dari pimpinan DPR, tapi secara keseluruhan kami siap” Imbuh Indra.

Sekretaris Jenderal DPR RI itu mengungkapkan bahwa sejauh ini, 23 negara anggota OKI telah mengonfirmasi kehadiran, dengan total 279 delegasi. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 500 hingga 600 orang, termasuk perwakilan organisasi internasional dan negara sahabat ASEAN seperti Malaysia dan Singapura.

Pengamanan acara melibatkan TNI, Polri, dan pengawasan siber. Pemerintah juga mendorong keterlibatan generasi muda Muslim dalam diskusi global.

Konferensi ini akan membahas isu-isu strategis, termasuk dukungan terhadap Palestina. Terkait hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Di tengah eskalasi kekerasan yang semakin brutal di Gaza dan wilayah Palestina lainnya, DPR RI selalu menegaskan posisi Indonesia yang menolak aksi-aksi kekerasan” terang Puan.

Puan juga menekankan bahwa konferensi ini akan menjadi wadah untuk mendorong peran perempuan dalam politik, memperluas kerja sama ekonomi syariah, serta mempromosikan budaya Islam.