Jakarta – Masyarakat perlu mewaspadai adanya agenda tersembunyi yang dapat merugikan bangsa dalam gelombang demonstrasi Indonesia Gelap. Analisa tersebut disampaikan oleh pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, yang menyebut bahwa pola gerakan dalam aksi-aksi Indonesia Gelap menunjukkan adanya desain sistematis dan terstruktur, jauh dari sekadar penyampaian aspirasi spontan masyarakat.

“Kita melihat ada pola gerakan yang tidak biasa, bukan sekadar aspirasi masyarakat, tetapi ada upaya untuk mendelegitimasi TNI sebagai institusi negara,” tegas Amir.

Ia menjelaskan bahwa penyusupan melalui propaganda anti-militerisme dan penyebaran narasi di berbagai media sosial merupakan pola klasik yang digunakan untuk melemahkan pilar pertahanan negara. Amir pun mendesak aparat intelijen dan keamanan bergerak cepat mengidentifikasi aktor-aktor yang diduga menjadi dalang gerakan ini.

“Bukan berarti kita mengabaikan aspirasi masyarakat yang sah dalam sistem demokrasi, tetapi kita harus bisa membedakan mana aksi yang murni menyuarakan kepentingan rakyat dan mana yang merupakan operasi terselubung untuk melemahkan negara,” lanjut Amir.

Dalam konteks menjaga ketertiban dan stabilitas nasional, pemerintah menyerukan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Masyarakat diminta menggunakan hak demokrasinya dengan damai dan bertanggung jawab.

Sayangnya, dalam aksi unjuk rasa pada Kamis (27/3/2025) lalu, terjadi vandalisme terhadap Tugu Kujang di Kota Bogor. Tugu bersejarah itu dipenuhi stiker dan coretan dengan pesan-pesan anti UU TNI. Tokoh masyarakat Bogor, Harlan Bengardi, menyayangkan tindakan tersebut.

“Setiap tahun kami merawat area Tugu Kujang. Dirapikan, dipasang keramik, diperbaiki plakatnya, dan meminta dinas untuk penghijauan. Karena setiap Agustus Tugu Kujang kami pakai untuk menggelar Festival Merah Putih (FMP),” kata Harlan.

Ia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat yang benar harus dilakukan dengan cara yang benar pula.

“Ketika menyampaikan kebenaran harus benar dan baik, rendah hati, sabar, keikhlasan. Kalau kemarin sudah di luar koridor yang harusnya dilakukan dengan baik dan benar,” tambahnya.

Pemerintah, melalui koordinasi antarlembaga, menegaskan komitmennya untuk menjaga demokrasi yang sehat sekaligus mengamankan stabilitas nasional dari ancaman tersembunyi yang berpotensi merusak persatuan bangsa.