Percepat Swasembada Pangan dan Energi Melalui Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, semakin serius dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah percepatan pembangunan infrastruktur irigasi di 14 provinsi, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.

Pembangunan irigasi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan. Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya percepatan pengolahan lahan pertanian di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saya melihat potensi besar di NTT yang bisa menjadi solusi mengatasi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan. Jika pertanian bergerak, maka sektor lainnya pun ikut berkembang,” ujarnya.

Senada, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menuturkan bahwa program Tanam Padi Nusantara (TAMPAN) menjadi strategi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ada potensi 400 ribu hektare lahan perkebunan sawit yang dapat dimanfaatkan untuk program intercropping dengan tanaman padi,” jelasnya.

Di sektor energi, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Anggono Mahendrawan, menegaskan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan potensi sumber energi dalam negeri.

“Kami mempertahankan dan melakukan optimalisasi potensi yang ada. Selain itu, kami juga akan mempercepat proyek-proyek agar segera produksi,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai bahwa swasembada pangan dan energi membutuhkan pendekatan yang holistik.

“Kalau bicara swasembada pangan dan energi, nuansa yang dibangun dari Presiden Prabowo tampaknya lebih pada konsep ketahanan yang selama ini relatif kita tinggalkan,” katanya.

 

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas