Pemerintah Pastikan Buruh PT Sritex Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

PT Sritex secara resmi menghentikan operasi sejak 1 Maret 2025. Perusahaan tekstil dan garmen terbesar se Asia tutup total yang berimbas terjadi PHK massal. Pemerintah menjamin buruh yang terkena PHK mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan pihaknya sedang memastikan buruh memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kemnaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya,” kata Noel.

PHK massal yang menimpa karyawan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya penyelamatan sejak awal telah dilakukan, namun terdapat sejumlah hal yang dianggap kurator belum ada kesesuaian. Dampaknya PT Sritex harus berhenti beroperasi secara total.

Lebih lanjut Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menilai keputusan kurator untuk menghentikan operasi PT Sritex Tbk yang berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelas ribu karyawan perusahaan garmen itu.

“Keputusan PHK Sritex tidak memperhatikan aspek sosial. Apa konsekoensi bagi ekosistem buruh dan masyarakat setempat,” ujar Noel sapaan Immanuel Ebenezer melalui keterangan persnya seperti dikutip Minggu (2/3).

Pemerintah tentu memperhatikan aspek-aspek sosial yang akan dihadapi oleh ribuan karyawan karena PHK. Kemenaker tentu akan menjadi pilar terdepan dalam membela hak- hak karyawan yang terkena PHK Wamenaker Immanuel Ebenezer akan memastikan pihaknya akan berada di garis terdepan dalam membela hak buruh Sritex.

Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan yang telah diputus pailit oleh hakim Pengadilan Niaga akan beralih kendalinya kepada kurator, yang memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan tersebut.

Wamen menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan manajemen telah berupaya maksimal untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga memilih opsi PHK. Karenanya, pemerintah memastikan bahwa hak-hak buruh tetap dijamin.

 

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas