JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membentuk dua tim khusus untuk mempersiapkan proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan Wapres berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan konstitusi.
Dalam rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, ketua fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MPR menetapkan Tim Verifikasi Dokumen Calon Wakil Presiden dan Tim Ad Hoc. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ditunjuk sebagai Ketua Tim Verifikasi, sedangkan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dipercaya memimpin Tim Ad Hoc yang bertugas mempersiapkan keseluruhan proses pemilihan hingga pelantikan.
Habiburokhman mengatakan, timnya memiliki tugas utama memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon Wakil Presiden yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Rapat Gabungan MPR yang dihadiri para pimpinan MPR bersama para ketua fraksi memutuskan saya sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden,” kata Habiburokhman.
Ia menegaskan, pemeriksaan tidak hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga memastikan keaslian dan kebenaran dokumen melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
“Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami,” ujarnya.
Pemeriksaan mencakup dokumen identitas dan kewarganegaraan, riwayat pendidikan, persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, serta ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan dokumen yang membutuhkan pendalaman, tim akan melakukan konfirmasi kepada instansi berwenang guna memastikan validitasnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Tim Ad Hoc beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD, serta memiliki dua wakil ketua. Tim tersebut bertanggung jawab mempersiapkan aspek teknis dan kelembagaan selama proses pemilihan berlangsung.
“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh 2 orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” ujar Ahmad Muzani.
Muzani menyebut pembentukan kedua tim diperlukan karena pemilihan Wakil Presiden oleh MPR untuk mengisi jabatan kosong merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi.
Seluruh persiapan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Melalui pembagian tugas tersebut, MPR berupaya memastikan proses pemilihan berlangsung profesional, akuntabel, dan sesuai konstitusi, sekaligus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.






