Pemerintah Perketat Penertiban HGU, Korporasi Terlibat Karhutla Terancam Kehilangan Hak

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan dengan mengevaluasi Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sejumlah tindakan disiapkan, mulai dari pembatalan HGU secara keseluruhan maupun sebagian, tidak memperpanjang hak yang telah berakhir, hingga menghentikan penerbitan HGU baru. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah meningkatkan kedisiplinan korporasi sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa evaluasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Kabareskrim Polri terhadap perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan karhutla. Nusron mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan memiliki hubungan kepemilikan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta pemegang saham dalam negeri.

“Sebanyak 11 perusahaan pemegang HGU telah direkomendasikan Kabareskrim untuk ditindaklanjuti melalui pencabutan hak. Dari hasil penelusuran kepemilikan, terdapat investor yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta sejumlah pemegang saham domestik,” ungkap Nusron.

Nusron menegaskan bahwa keputusan administratif harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh dan ketentuan hukum.

“Seluruh hasil evaluasi telah kami sampaikan. Tahap berikutnya adalah merampungkan rancangan surat keputusan yang akan segera diumumkan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menekankan bahwa pengawasan HGU dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) harus diperkuat. Data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 SPDP terhadap perorangan dan 93 terhadap korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup juga menemukan 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas kebakaran konsesi mencapai 33.514,01 hektare.

Kementerian Kehutanan telah memberikan sanksi kepada 32 subjek hukum, berupa lima pencabutan izin, 19 pembekuan, dan delapan teguran atau paksaan pemulihan. Sebanyak 120 subjek hukum lainnya masih menjalani proses penanganan tindak pidana.

“Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai tindakan sesuai peraturan, termasuk pembekuan, pencabutan, atau penghentian perpanjangan izin,” tegas Dudung.

Ia menambahkan, tidak boleh ada perusahaan yang memperoleh perlakuan khusus ketika melanggar hukum.

Melalui penertiban ini, pemerintah berharap seluruh korporasi semakin bertanggung jawab dalam mengelola konsesi. Pengawasan berkelanjutan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas