Prosedur Konstitusional Jadi Landasan Penggantian Posisi Wapres

JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mempersiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri.

Proses pergantian tersebut menjadi perhatian sejumlah pihak agar dapat berlangsung tertib dengan mengedepankan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Langkah awal telah dilakukan MPR melalui pembentukan dua tim khusus untuk mempersiapkan kebutuhan administrasi dan kelembagaan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc merupakan bagian dari persiapan proses pemilihan Wakil Presiden baru. Kedua tim tersebut masing-masing beranggotakan 36 orang sehingga secara keseluruhan melibatkan 72 anggota.

“Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden,” kata Muzani.

Tim verifikasi bertanggung jawab memeriksa kelengkapan administrasi serta persyaratan dua kandidat yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, tim ad hoc bertugas mempersiapkan dokumen dan rancangan ketetapan MPR yang dibutuhkan dalam proses pengangkatan Wakil Presiden. Pembagian tugas tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan berjalan sistematis dan tidak terkendala persoalan administratif.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan lembaganya akan menjalankan seluruh proses berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Ia menyebut kepatuhan terhadap mekanisme konstitusional merupakan tanggung jawab kelembagaan yang harus dijalankan secara tertib dan transparan.

“Kami di MPR akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prosedur konstitusi. Ini merupakan tanggung jawab kelembagaan yang harus kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Eddy.

Eddy juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika ketatanegaraan.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, berharap transisi jabatan Wakil Presiden dapat segera diselesaikan tanpa mengabaikan ketelitian dan prosedur hukum.

Ia menilai keberadaan Wakil Presiden diperlukan untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan, termasuk ketika melaksanakan agenda kenegaraan di luar negeri.

Dede berharap pengisian jabatan tersebut dapat dituntaskan paling lambat 26 November 2026 apabila seluruh tahapan memungkinkan.

Dede menjelaskan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Rangkaian prosesnya mencakup rapat gabungan MPR, penyampaian pemberitahuan kepada Presiden, pengusulan kandidat, verifikasi persyaratan, hingga pemilihan dalam sidang paripurna.

“Seluruh proses harus menghormati kewenangan Presiden dan MPR,” tegasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas