Gejolak Energi Global Tak Ubah Kebijakan Harga BBM Subsidi

JAKARTA – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap dipertahankan hingga 31 Desember 2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian energi global akibat gejolak geopolitik. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional agar tekanan harga komoditas internasional tidak langsung membebani konsumen domestik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, harga Biosolar bersubsidi tetap sebesar Rp6.800 per liter, sedangkan Pertalite yang memperoleh dukungan kompensasi pemerintah dipertahankan pada Rp10.000 per liter. Kepastian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan energi tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Mau harga berapa pun, harga subsidi BBM tetap harganya sama sampai dengan 31 Desember 2026,” ujar Bahlil.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan optimal, pemerintah juga memperkuat ketersediaan pasokan dan distribusi BBM. Bahlil meminta peningkatan pasokan serta penguatan armada distribusi guna mengantisipasi kenaikan permintaan, sekaligus memastikan BBM bersubsidi dan berkompensasi disalurkan sesuai ketentuan penerima dan volume yang ditetapkan.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menyampaikan, tekanan energi global telah mendorong puluhan negara mengambil langkah darurat energi. Namun, Indonesia tetap mengupayakan penguatan pasokan domestik dan mempertahankan subsidi untuk melindungi masyarakat.

“Ini yang terkait dengan 42 negara yang memasuki darurat energi, mungkin kita juga akan berusaha untuk menguatkan energi dalam negeri yang kami sampaikan tadi, bagaimana kita meningkatkan lifting, kemudian bagaimana kita melakukan efisiensi, dan juga ini dari sisi masyarakat ini subsidi justru tetap dipertahankan,” kata Yuliot.

Menurut Yuliot, pemerintah memilih menjaga ketersediaan energi melalui penguatan pasokan dari produksi dalam negeri maupun impor tanpa memicu kepanikan masyarakat. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan produksi minyak, efisiensi, dan pengelolaan distribusi energi.

Dengan demikian, keberlanjutan kebijakan harga BBM bersubsidi perlu ditopang penguatan produksi energi domestik, serta pengawasan distribusi. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses bahan bakar dengan harga terjangkau di tengah dinamika global.

  • Related Posts

    Diplomasi Karbon Indonesia Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau

    JAKARTA – Diplomasi karbon Indonesia semakin diarahkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau, menarik investasi berkelanjutan, serta membuka akses pembiayaan internasional bagi proyek-proyek mitigasi perubahan iklim. Melalui penguatan…

    Continue Reading
    Prabowo Perkuat Tata Kelola Tambang demi Kepentingan Rakyat

    JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah pembenahan tata kelola pertambangan dengan meminta sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Arahan tersebut menempatkan kepentingan nasional dan…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    Diplomasi Karbon Indonesia Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau

    Diplomasi Karbon Indonesia Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau

    Prabowo Perkuat Tata Kelola Tambang demi Kepentingan Rakyat

    Prabowo Perkuat Tata Kelola Tambang demi Kepentingan Rakyat

    Tim Verifikasi MPR Siapkan Pemeriksaan Dokumen Calon Wapres secara Menyeluruh

    Tim Verifikasi MPR Siapkan Pemeriksaan Dokumen Calon Wapres secara Menyeluruh

    Pemerintah Perluas Penyaluran Bantuan Pangan, Pastikan Beras Layak dan Tepat Sasaran

    Pemerintah Perluas Penyaluran Bantuan Pangan, Pastikan Beras Layak dan Tepat Sasaran

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi