Tuding Wartawan Perintahkan Petugas Citata Datangi Lokasi Urugan, Jon Dibantah Ihsan

​JAKARTA — Pernyataan Jon, pengurus pekerjaan urugan tanah di RT 004/RW 03, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, menuai bantahan dari Satuan Pelaksana (Satpel) Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kecamatan Pesanggrahan.

​Sebelumnya, Jon mengklaim bahwa kedatangan petugas Satpel Citata bernama Ihsan ke lokasi urugan tanah merupakan atas perintah dari seorang wartawan. Pernyataan tersebut disampaikan Jon saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon WhatsApp pada Rabu (2/10/2026).

​”Hari Senin si Ihsan petugas Citata datang ke sini, katanya dia disuruh abang berdua teman untuk mendatangi urugan. Banyak saksi yang dengar juga. Kalau abang tidak percaya, tanya Ihsan langsung. Kapan perlu bawa dia ke sini, kalau dia tidak mengaku saya yang tampar mukanya nanti,” ujar Jon.

​Tuduhan tersebut dibantah secara tegas oleh Ihsan. Petugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Satpel Citata Kecamatan Pesanggrahan ini menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi urugan murni merupakan bagian dari tugas kedinasan untuk memantau wilayah, bukan atas perintah pihak manapun.

​”Tidak benar itu, Bang. Saya tidak ada diperintah abang untuk mendatangi pekerjaan urugan di Adam Malik itu. Saya memang datang ke lokasi, tetapi bukan atas perintah wartawan. Memantau wilayah memang sudah menjadi tugas saya,” tegas Ihsan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026).

​Bantahan tersebut memperjelas posisi Satpel Citata yang menjalankan fungsi pengawasan wilayah sesuai kinerjanya.

​Sementara itu, wartawan yang namanya dikaitkan dalam pernyataan Jon menilai tuduhan tersebut merugikan nama baik dan kredibilitas profesinya. Pihak wartawan menegaskan tidak pernah memerintahkan atau memanfaatkan aparat pemerintah untuk mendatangi lokasi urugan tersebut.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak wartawan menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum atas dugaan pencemaran nama baik. Meski demikian, kebenaran atas perselisihan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memerlukan mekanisme pemeriksaan sesuai aturan hukum yang berlaku

  • Related Posts

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    TANGERANG SELATAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG) Provinsi Banten resmi dikukuhkan pada Jumat (20/11/2026). Kepengurusan baru ini dibentuk untuk…

    Continue Reading
    Liar dan Merasa Kebal Hukum, Calo Urugan Lahan Bongkar Portal Pemkot di Jakarta Selatan

    ​JAKARTA  — Pelaksana proyek pengurugan tanah liar di kawasan Jalan Adam Malik Deplu, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, nekat membongkar paksa portal penutup yang dipasang pihak kelurahan. Aksi nekat ini diduga akibat…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas