JAKARTA — Pelaksana proyek pengurugan tanah liar di kawasan Jalan Adam Malik Deplu, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, nekat membongkar paksa portal penutup yang dipasang pihak kelurahan. Aksi nekat ini diduga akibat adanya dukungan dari oknum Ketua RT setempat serta klaim koordinasi dengan oknum petugas.
Pembongkaran portal keamanan tersebut memicu keresahan mendalam bagi warga sekitar. Selain melanggar aturan, aktivitas pengurugan tanpa izin ini dinilai mengabaikan dampak lingkungan dan mengancam pemukiman warga dari risiko banjir saat musim hujan.
Pengurugan lahan skala besar tanpa penyediaan saluran drainase yang memadai memicu kekhawatiran banjir hebat di wilayah RT dan RW sekitar. Saat hujan deras, jutaan kubik air yang tertampung di area urugan berpotensi melimpah dan merendam rumah warga.
“Pengurugan jalan lagi, warga sudah resah akan dampaknya. Ada beberapa RT dan RW yang sangat terdampak. Kami sudah melaporkan ke Lurah Petukangan Selatan, Ahmad Syarif, tapi tanggapannya terkesan lambat,” ujar salah seorang warga setempat melalui pesan singkat, Kamis (22/10/2026).
Saat dikonfirmasi mengenai pembongkaran portal dan beroperasinya kembali proyek ilegal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kecamatan Pesanggrahan, Poltak, justru terkesan melempar tanggung jawab kepada Kasatgas Pol PP tingkat kelurahan.
Poltak menyatakan bahwa penanganan wilayah berada di bawah kewenangan lurah dan camat.
“Sekarang kita tutup, besok mereka buka lagi. Padahal Lurah, Camat, dan Wakil Camat sudah turun. Nanti saya suruh anggota untuk mengecek atau buat jadwal piket di lokasi,” kata Poltak.
Di sisi lain, Camat Pesanggrahan, Paulina, memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan resmi saat dihubungi awak media terkait tindak lanjut penertiban di wilayahnya.
Lurah Petukangan Selatan, Ahmad Syarif, menegaskan bahwa permasalahan ini telah dilaporkan secara resmi dan ditarik ke tingkat Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan.
Pihak kelurahan juga telah menyerahkan notulen hasil diskusi dengan warga RT 04/RW 03 serta menyurat untuk permohonan fasilitasi audiensi.
“Sekarang permasalahan pengurugan sudah diambil alih ke tingkat kota. Minggu besok akan dirapatkan secara menyeluruh,” jelas Ahmad Syarif, Kamis (22/10/2026).
Warga berharap Pemkot Jakarta Selatan segera mengambil tindakan tegas dan permanen untuk menghentikan pengurugan liar tersebut serta menindak oknum yang terlibat demi keselamatan lingkungan pemukiman warga.








