Akademisi Nilai Grading Dapur SPPG Jadi Langkah Strategis Perkuat Tata Kelola MBG

JAKARTA – Penerapan sistem grading atau penilaian bertahap terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai menjadi langkah strategis Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan keamanan pangan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr. Hilmi Rahman Ibrahim, mengapresiasi langkah BGN membenahi operasional dapur SPPG melalui sistem penilaian berdasarkan kapasitas fasilitas dan kesiapan operasional.

Menurut Hilmi, grading merupakan bagian dari transformasi organisasi agar penyelenggaraan MBG berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

“Saya kira apa yang dilakukan oleh institusi BGN dengan grading, dengan semacam visi barunya dalam penataan organisasi, adalah bagian dari langkah-langkah atau upaya untuk memberikan kepercayaan kepada publik,” ujar Hilmi kepada awak media

Ia menilai, kepercayaan publik _(public trust)_ menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemerintah. Karena itu, peningkatan jumlah penerima manfaat harus diimbangi dengan kualitas pelayanan dan pengawasan yang memadai.

Dalam pelaksanaannya, BGN mulai memfokuskan penilaian terhadap dapur SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat. Penilaian mencakup kesiapan sarana dan prasarana, terutama fasilitas keamanan pangan. Kapasitas pelayanan setiap dapur juga disesuaikan dengan kemampuan fasilitas yang tersedia.

Pernyataan senada disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, yang menyampaikan bahwa pembenahan tersebut sejalan dengan upaya BGN memperbaiki rantai pasok dan pengadaan bahan pangan. Sudaryono menegaskan, manfaat ekonomi MBG harus dirasakan langsung oleh petani, peternak, koperasi, pedagang pasar, dan UMKM.

“Program MBG tidak boleh hanya menjadi pasar besar bagi para perantara. Kita ingin manfaat ekonomi dari program ini benar-benar dirasakan petani, peternak, koperasi, pedagang pasar, dan UMKM. Karena itu, rantai pasok harus dibenahi dan pengawasan pengadaan bahan pangan harus diperketat agar kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga,” ujar Sudaryono.

Ia juga menyoroti praktik pengadaan bahan pangan berkualitas rendah demi mengejar keuntungan yang berpotensi merugikan penerima manfaat. Dengan jangkauan sekitar 58 juta penerima manfaat setiap hari dan dukungan 26.723 dapur, pembenahan operasional dan rantai pasok menjadi penting untuk menjaga kualitas program.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas