BSU 2026 Jadi Stimulus Pemerintah untuk Jaga Ekonomi Pekerja

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat melalui penyiapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000. Program yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV tersebut direncanakan disalurkan pada November hingga Desember 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, BSU diprioritaskan bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp3 juta, sementara insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diperluas untuk menjangkau pekerja kelas menengah.

“BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diproses di Kemenaker,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pemerintah juga menyiapkan perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP bagi sekitar 13 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta. Kombinasi kebijakan tersebut menunjukkan pendekatan pemerintah yang memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa jumlah final penerima BSU masih dalam proses pemutakhiran dan verifikasi lintas kementerian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh pekerja yang memenuhi persyaratan.

“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” jelas Yassierli.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa ketentuan BSU diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang diundangkan pada 28 Oktober 2026.

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah.

Bantuan tersebut merupakan akumulasi Rp300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember 2026 dan disalurkan melalui bank Himbara serta PT Pos Indonesia.

Penerima harus merupakan WNI dengan NIK dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, bukan ASN, TNI, maupun Polri, serta memenuhi ketentuan batas upah paling banyak Rp3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah.

Melalui BSU, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, konsumsi rumah tangga meningkat, dan ketahanan ekonomi keluarga semakin kuat. Masyarakat dapat memantau informasi melalui bsu.kemnaker.go.id atau layanan 1500 630 serta menghindari tautan tidak resmi.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas