Pemerintah Terapkan Penilaian SPPG demi Perkuat Kualitas MBG

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan penilaian dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan lebih terukur, aman, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menerapkan penilaian atau grading terhadap SPPG di wilayah yang jumlah dapurnya melampaui kapasitas pelayanan maksimal. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menyelaraskan kapasitas dapur dengan kebutuhan penerima manfaat.

“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Prima.

Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya memperhatikan jumlah dapur, tetapi juga kemampuan operasional dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” jelasnya.

Penilaian tahap pertama menyasar SPPG di Pulau Jawa sebagai wilayah dengan konsentrasi dapur relatif tinggi. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penataan layanan agar distribusi MBG semakin proporsional dan menjangkau wilayah yang membutuhkan.

Prima menegaskan bahwa pemerataan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk menjaga standar operasional SPPG. Pemerintah daerah dan satuan tugas MBG turut berperan dalam inspeksi berdasarkan indikator kelayakan yang telah ditetapkan.

“Di situ disebutkan salah satu tugasnya adalah untuk melakukan inspeksi,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan bahwa hasil inspeksi digunakan untuk mengelompokkan kondisi dapur berdasarkan tingkat kelayakannya, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

“Nanti mereka harus membuatkan kategori,” ujarnya.

Dalam penguatan pengawasan, Sudaryono juga mendorong keterlibatan sekolah sebagai penerima layanan MBG. Umpan balik dari kepala sekolah dan guru diharapkan membantu BGN mengidentifikasi persoalan secara lebih cepat.

Ia turut mengajak pihak sekolah menyampaikan laporan apabila menemukan pelayanan yang belum sesuai standar.

“Kami ingin lebih banyak mendapatkan feedback dari Bapak-Ibu kepala sekolah semua,” tegasnya.

Melalui penilaian yang terukur, pengawasan berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat, pemerintah memperkuat fondasi MBG agar semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu mendukung pemenuhan gizi generasi Indonesia.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas