Perkuat Kolaborasi dan Penegakan Hukum untuk Cegah Karhutla

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan terukur. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran dan kabut asap.

Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) RI, Satyawan Pudyatmoko, menegaskan bahwa kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla harus menjadi prioritas, terutama menjelang musim kemarau panjang.

“Upaya pencegahan dan penanganan karhutla harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran dan menjadi salah satu pesan penting dalam penguatan koordinasi penanganan karhutla di Sumatera,” katanya.

Menurut Satyawan, pengalaman karhutla tahun ini menjadi pembelajaran penting bahwa pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove membutuhkan pendekatan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, serta komitmen jangka panjang untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Herry Heryawan, mendorong penguatan gotong royong masyarakat sebagai fondasi pencegahan karhutla, khususnya di Sumatera Selatan.

“Upaya pencegahan harus dimulai sejak dini dengan melibatkan masyarakat. Pemahaman masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi salah satu kunci agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah,” ujar Herry.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab pencegahan tidak hanya berada pada pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dari perspektif akademis, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Eugenia Mardanugraha, menilai kolaborasi juga penting untuk memastikan efektivitas penanganan dan kepastian hukum.

“Kolaborasi dimaksudkan agar seluruh pihak memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah kebakaran sejak awal, mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi, dan memastikan pertanggungjawaban diberikan kepada pihak yang memang dapat dibuktikan melakukan pelanggaran,” ucap Eugenia.

Penguatan sinergi tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan pencegahan berbasis masyarakat, pengawasan aktivitas perusahaan, dan penegakan hukum berdasarkan bukti. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan kejadian karhutla sekaligus memastikan perlindungan lingkungan berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas