Revitalisasi dan Digitalisasi Sekolah Diperluas untuk Pemerataan Pendidikan

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pendidikan di berbagai wilayah.

“Revitalisasi dan digitalisasi itu bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu,” ujar Mu’ti.

Pada 2025, program revitalisasi menjangkau 16.167 satuan pendidikan, melampaui target awal sebanyak 10.440 satuan pendidikan. Program tersebut memberikan manfaat kepada lebih dari 4,2 juta peserta didik di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Pemerintah kemudian meningkatkan sasaran revitalisasi pada 2026 menjadi 51.744 satuan pendidikan, termasuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta terdampak bencana.

Hingga 28 September 2026, bantuan revitalisasi telah disalurkan kepada 38.586 satuan pendidikan. Perbaikan fasilitas sekolah diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Pelaksanaannya juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta tenaga kerja setempat sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Selain pembenahan fasilitas fisik, pemerintah memperluas digitalisasi pembelajaran. Sekitar 289 ribu satuan pendidikan telah menerima perangkat digital sejak 2025, termasuk Papan Interaktif Digital (PID), laptop, dan perangkat penyimpanan eksternal.

Namun, perluasan program juga perlu disertai pemerataan akses sekolah dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Agita Nurfianti, mendorong ketersediaan pemerataan sekolah, khususnya pada jenjang SMP, SMA, dan SMK di sejumlah wilayah.

“Kalau SD relatif sudah tersebar, tetapi untuk SMP, apalagi SMA dan SMK masih banyak daerah yang belum memiliki sekolah di sekitarnya. Padahal, jarak sekolah menjadi salah satu pertimbangan penting bagi orang tua dalam menyekolahkan anaknya,” tutur Agita.

Menurut Agita, perencanaan revitalisasi didorong untuk mempertimbangkan persebaran penduduk, kebutuhan peserta didik, aksesibilitas, serta daya tampung sekolah.

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan, tetapi juga membantu mengatasi ketimpangan jumlah siswa antarsekolah dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.

“Revitalisasi sekolah harus menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Semua ingin sekolah yang layak, aman, dan nyaman, tetapi juga mudah dijangkau oleh anak-anak. Dengan begitu, pemerataan pendidikan tidak hanya terlihat dari kondisi bangunan sekolah, melainkan juga dari semakin terbukanya akses pendidikan bagi seluruh anak,” pungkas Agita.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas