Penanganan Karhutla Diperketat, Dugaan Keterlibatan Korporasi Terus Diselidiki

JAKARTA – Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia dengan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut sebanyak 97 perusahaan telah teridentifikasi dalam proses hukum terkait karhutla di Kalimantan dan Sumatera.

“Dan laporan dari Pak Kapolda di Sumatera Selatan dan hasil rapat dengan Bapak Presiden pun sudah banyak korporasi yang sudah menjadi tersangka, sudah disidik, dilidik,” kata Dudung.

Dudung menjelaskan, penanganan hukum tidak hanya menyasar korporasi, tetapi juga masyarakat maupun kelompok yang diduga terlibat. Pemerintah terus mengidentifikasi pihak-pihak terkait untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

“Ada 97 perusahaan-perusahaan secara keseluruhan, baik di sekitar Kalimantan, Pulau Sumatera, ini yang sudah proses hukum selanjutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal, Suyudi Ario Seto, mengungkapkan Bareskrim Polri tengah menyidik 98 laporan polisi terkait dugaan karhutla yang melibatkan korporasi. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti sebelum menetapkan tersangka.

“Untuk itu, tentunya penyidik masih dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti, ya, sehingga dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka,” kata Suyudi.

Suyudi juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan pihak asing dalam sejumlah kasus. Namun, kepolisian belum memerinci identitas maupun bentuk keterlibatan pihak tersebut karena penyidikan masih berlangsung. Ia membenarkan bahwa pihak asing yang dimaksud berasal dari negara tetangga.

“Yang jelas saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada keterlibatan pihak asing,” tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa karakteristik lahan gambut menjadi tantangan utama pemadaman karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Api dapat menjalar ke lapisan bawah tanah sehingga membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar.

“Kalau yang terbakar di dalam, lahan gambut, maka kuncinya hanyalah volume air yang dimasukkan ke dalam harus besar,” kata Tito.

Pemerintah terus mengupayakan penanganan karhutla melalui penegakan hukum dan pengembangan metode pemadaman agar dampak kebakaran dapat ditekan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas