Koperasi Merah Putih Permudah Petani Tebus Pupuk Subsidi Pakai KTP

JAKARTA – Pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mempermudah petani memperoleh pupuk bersubsidi. Melalui perluasan titik penebusan di tingkat desa, petani diharapkan dapat mengakses pupuk dengan lebih dekat, praktis, dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus memperkuat distribusi sarana produksi pertanian.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi desa dirancang untuk memangkas rantai distribusi dan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.

“Syaratnya KTP aja,” ujar Zulkifli saat meninjau KDKMP di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, pada 15 Oktober 2026.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa penyaluran melalui koperasi diharapkan mengurangi perantara sehingga distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih sederhana dan mudah dijangkau petani.

Kemudahan tersebut tetap mengikuti ketentuan penerima subsidi. Petani harus terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), sementara KTP digunakan untuk verifikasi identitas saat transaksi. Penebusan dicatat melalui sistem i-Pubers untuk mendukung ketertiban administrasi dan pengawasan distribusi. Harga pupuk tetap mengikuti HET yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pupuk menjadi bagian penting untuk memastikan subsidi diterima petani yang berhak.

“Digitalisasi melalui e-RDKK adalah kunci menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan distribusi,” kata Amran.

Ia juga menambahkan, kemudahan akses pupuk diharapkan membantu petani meningkatkan produksi dan kesejahteraan.

Penerapan mekanisme ini mulai dirasakan petani di sejumlah daerah. Di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, petani Mohammad Jupri menilai penebusan di koperasi lebih mudah dijangkau karena sebelumnya desa tersebut tidak memiliki kios resmi penebusan pupuk. Ia dapat menebus pupuk dengan menunjukkan KTP dan membayar sesuai HET.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan agar kemudahan akses tidak mengurangi ketepatan sasaran. Integrasi data penerima, pencatatan transaksi, dan pemantauan distribusi diharapkan dapat mencegah penyimpangan serta menjaga ketersediaan pupuk pada masa tanam.

Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah berupaya menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan petani sekaligus memperkuat ekonomi desa. Dengan distribusi yang semakin sederhana, harga yang tetap sesuai ketentuan, dan pengawasan berbasis data, akses pupuk bersubsidi diharapkan semakin mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas