Jaga Kondusivitas, Waspadai Provokasi Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran

JAKARTA – Genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, masyarakat diimbau menjaga situasi tetap kondusif serta mewaspadai potensi provokasi yang dapat memicu kegaduhan di ruang publik.

Kewaspadaan terhadap hoaks, disinformasi, dan penyebaran isu politik yang menyesatkan menjadi penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Hartanto Boechori mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi politik yang disampaikan tanpa informasi utuh. Menurutnya, perbedaan pandangan harus disikapi secara kritis dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.

Hartanto menilai polemik politik yang tidak disertai penjelasan hukum secara menyeluruh berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperuncing perbedaan di tengah masyarakat.

“Jangan bodohi dan pecah belah masyarakat,” tegas Hartanto.

Ia menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, penyampaian kritik perlu didasarkan pada fakta dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi sarana provokasi maupun kepentingan politik tertentu.

Hartanto juga mengingatkan agar kegaduhan politik tidak mengalihkan perhatian masyarakat dari agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

“Lebih baik kita fokus mengawal pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat banyak,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan turut memperkuat kewaspadaan dini terhadap penyebaran hoaks, disinformasi, dan isu provokatif melalui kolaborasi dengan media serta koordinasi lintas sektor.

Kepala Kesbangpol Kalsel Ferdi Yospi Libia Erwinda menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu keresahan dan mengganggu stabilitas sosial.

“Informasi yang tidak benar apabila disebarluaskan secara masif dapat menimbulkan keresahan, memperuncing perbedaan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Penguatan kewaspadaan ini penting dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, potensi provokasi dan penyebaran informasi menyesatkan perlu diwaspadai agar aksi tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu kegaduhan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas