Deklarasi New Delhi Perkuat Arah BRICS, Prabowo Tegaskan Peran Strategis Indonesia

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperkuat peran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, yang menghasilkan Deklarasi New Delhi sebagai pijakan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dalam forum tersebut, Prabowo membawa lima agenda strategis Indonesia, yakni reformasi sistem perdagangan dunia, perluasan transaksi mata uang lokal, keadilan ekologis dan pendanaan perubahan iklim, penguatan peran Indonesia dalam New Development Bank (NDB), serta tata kelola royalti digital global.

KTT yang dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi tersebut menjadi momentum bagi Indonesia sebagai anggota penuh BRICS untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam pembentukan arah kerja sama negara-negara berkembang. Deklarasi New Delhi menekankan pentingnya penguatan multilateralisme, pembaruan institusi global agar lebih representatif dan responsif, serta aksi kolektif menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan.

Dalam agenda perdagangan, Prabowo mendorong reformasi sistem perdagangan dunia agar lebih terbuka, adil, inklusif, transparan, dan tidak diskriminatif. Indonesia tetap memandang World Trade Organization (WTO) sebagai fondasi penting perdagangan multilateral.

“Indonesia mendorong sistem perdagangan dunia yang lebih adil dan inklusif sehingga negara-negara berkembang dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mendorong perluasan Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi biaya konversi, menekan risiko nilai tukar, dan memperkuat ketahanan sistem keuangan. Penguatan konektivitas pembayaran digital, termasuk hubungan QRIS Indonesia dengan Unified Payments Interface India, dinilai dapat mendukung aktivitas wisatawan, UMKM, dan pelaku usaha.

“Penguatan transaksi mata uang lokal merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi perdagangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi negara-negara anggota,” kata Prabowo.

Indonesia turut mendorong keadilan ekologis dan pendanaan perubahan iklim agar transisi energi tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Di sektor pembiayaan, Indonesia mendorong penyelesaian proses keanggotaan dalam NDB untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, energi bersih, ketahanan pangan, konektivitas, dan transformasi digital.

Sementara itu, agenda tata kelola royalti digital diarahkan untuk memperkuat perlindungan ekonomi bagi pencipta, seniman, musisi, penulis, dan pelaku industri kreatif.

Modi menilai pembahasan KTT berlangsung konstruktif. Ia menekankan pentingnya kemitraan dan aksi kolektif untuk memastikan komitmen menghasilkan manfaat nyata. “Deklarasi New Delhi memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama kita,” ujar Modi.

Melalui KTT tersebut, Indonesia menegaskan posisi strategisnya di BRICS sekaligus mendorong tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan memberikan ruang lebih besar bagi negara berkembang.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas