Pemerintah Dorong PLTS 100 GWp untuk Hemat Subsidi Rp73,9 Triliun

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pengembangan energi surya melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp). Program tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional sekaligus menciptakan efisiensi anggaran serta membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Tahap awal program dimulai melalui 14 proyek PLTS dengan kapasitas total 5,3 GWp yang tersebar di enam provinsi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan PLTS 100 GWp berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Pemerintah memperkirakan program tersebut dapat menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun dan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.

“Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” ujar Bahlil saat peluncuran program PLTS 100 GWp di Bali.

Bahlil menjelaskan target 100 GWp akan dikerjakan secara bertahap dalam tiga tahun. Pengembangan energi surya juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel dan menekan kebutuhan impor BBM.

Menurutnya, optimalisasi potensi energi surya domestik menjadi langkah strategis agar kebutuhan energi nasional semakin banyak dipenuhi dari sumber daya sendiri. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya berupa tambahan kapasitas listrik, tetapi juga efisiensi subsidi dan penguatan kemandirian energi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menilai skala pembangunan tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjalankan transformasi energi. Ia menyebut tahap awal pembangunan PLTS sebesar 5,3 GWp merupakan salah satu proyek PLTS terbesar yang sedang berjalan di dunia.

“Indonesia menjalankan proyek PLTS terbesar di dunia,” kata Darmawan.

Darmawan menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak agar pembangunan dapat berlangsung cepat dan terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional. Ia menambahkan, 14 proyek tahap awal memiliki nilai investasi sekitar 7,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp135 triliun.

Proyek tersebut mencakup berbagai wilayah dan menjadi fondasi untuk memperluas pemanfaatan energi surya secara nasional. PLN juga terus menyiapkan infrastruktur kelistrikan agar tambahan pembangkit energi terbarukan dapat terintegrasi secara optimal sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik.

Peluncuran program PLTS 100 GWp menunjukkan bahwa pemerintah mulai menghubungkan agenda ketahanan energi dengan efisiensi fiskal dan penciptaan lapangan kerja. Jika dilaksanakan secara konsisten, program ini dapat mengurangi beban subsidi sekaligus mendorong investasi dan aktivitas ekonomi baru di berbagai daerah.

Melalui sinergitas lintas sektoral, PLTS 100 GWp menjadi langkah konkret menuju sistem energi yang lebih mandiri. Pemerintah telah menetapkan arah yang jelas, yakni memperkuat energi domestik, mengurangi ketergantungan impor, menghemat anggaran negara, serta menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan tersebut memperlihatkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk membangun fondasi energi nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas