Pemerintah Batasi Desil 10 Beli BBM Subsidi

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10 atau kelompok ekonomi dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperketat subsidi secara keseluruhan. Pemerintah justru ingin memastikan subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Enggak, nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan, yang Desil 10 kita batasi dulu,” ujarnya

Menurut Purbaya, penerapan pembatasan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah masih menghitung dampak kebijakan terhadap konsumsi BBM subsidi sekaligus besaran penghematan anggaran yang dapat diperoleh negara.

Ia memperkirakan pembatasan terhadap kelompok desil 10 berpotensi memberikan penghematan sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.

“Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau tidak salah,” kata Purbaya.

Rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengendalikan belanja subsidi energi agar lebih efektif. Dalam APBN 2026, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun. Sementara itu, pemerintah juga telah menyiapkan pengurangan kuota BBM tertentu bersubsidi dalam RAPBN 2027 menjadi 20,09 juta kiloliter dari 48,43 juta kiloliter pada 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 masih dalam pembahasan. Artinya, mekanisme pembelian Pertalite saat ini belum berubah dan masih mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil.

Bahlil juga mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu agar tidak mengambil hak kelompok yang memang membutuhkan subsidi.

Kebijakan pembatasan ini pada akhirnya akan diuji dari akurasi data penerima dan kesiapan sistem distribusi. Pemerintah perlu memastikan klasifikasi desil berjalan tepat agar pembatasan tidak justru menyasar masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan.

Dengan pendekatan berbasis data tersebut, subsidi BBM diharapkan semakin tepat sasaran, sementara ruang fiskal negara dapat digunakan untuk membiayai program lain yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas