Aksi BEM UI Jadi Perhatian, Masyarakat Diimbau Bijak Menyikapi Informasi

JAKARTA – Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjadi perhatian publik, tidak hanya dari sisi penyampaian aspirasi, tetapi juga perkembangan informasi yang menyertainya. Beragam kabar, foto, dan video terkait kegiatan tersebut beredar di ruang digital sehingga masyarakat diimbau lebih cermat sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi.

Kehati-hatian menjadi penting karena informasi mengenai aksi massa dapat dengan cepat menyebar melalui berbagai platform digital. Materi yang beredar juga tidak selalu disertai konteks yang lengkap sehingga berpotensi menimbulkan persepsi berbeda apabila diterima tanpa proses verifikasi.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto sebelumnya menjelaskan bahwa kepolisian tidak menerima surat pemberitahuan terkait aksi tersebut. Keterangan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang sempat beredar di tengah masyarakat.

“Kami bantah. Sejauh ini kami belum menerima ataupun tidak menerima surat pemberitahuan,” tegas Budhi Hermanto.

Persoalan kepastian informasi menjadi semakin relevan ketika aktivitas masyarakat di ruang publik beririsan dengan kegiatan penyampaian pendapat. Masyarakat perlu membedakan informasi resmi, laporan lapangan, serta unggahan media sosial yang belum terverifikasi agar tidak terbawa narasi yang belum tentu sesuai fakta.

Di sisi lain, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum, ketertiban umum, serta hak masyarakat lain yang menggunakan ruang publik. Pendekatan tersebut diperlukan agar penyampaian aspirasi dapat berjalan damai tanpa menimbulkan gangguan yang tidak diperlukan.

Perhatian terhadap informasi yang beredar juga mencakup penggunaan kembali foto atau video lama dengan narasi seolah-olah menggambarkan situasi terkini. Pola tersebut dapat memengaruhi persepsi publik apabila tidak segera diperiksa berdasarkan sumber dan waktu kejadian.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menilai penyebaran informasi yang tidak sesuai konteks menjadi salah satu tantangan di ruang digital.

“Itulah cara disinformasi bekerja. Sebuah penyesatan informasi yang belakangan makin menjadi penyakit di ruang-ruang digital,” ujar Dudung Abdurachman.

Karena itu, kemampuan masyarakat melakukan pemeriksaan informasi menjadi semakin penting. Informasi yang berasal dari sumber resmi maupun media kredibel dapat menjadi rujukan sebelum masyarakat mengambil kesimpulan atau meneruskan sebuah unggahan.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan turut mengingatkan pentingnya meningkatkan kecermatan masyarakat ketika menerima informasi mengenai aksi publik.

“Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Sebelum membagikan suatu informasi, penting untuk memeriksa sumber, konteks, dan kebenarannya,” tambah Iwan Setiawan.

Dengan sikap kritis terhadap informasi, masyarakat dapat tetap mengikuti perkembangan aksi tanpa mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi. Ruang digital pun dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh informasi secara sehat, sekaligus mendukung suasana masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas