Pemerintah Buka Kanal Aduan Guru untuk Perkuat Pengawasan MBG

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kanal aduan khusus bagi guru sebagai upaya memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi tenaga pendidik dalam menyampaikan berbagai informasi, mulai dari masukan, kritik, keluhan, hingga temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Kanal komunikasi tersebut dapat diakses melalui surat elektronik saluran_gurupicMBG@bgn.go.id. Melalui layanan ini, guru memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan MBG di satuan pendidikan.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan bahwa keterlibatan guru sangat penting karena mereka berada di lingkungan sekolah dan berinteraksi secara langsung dengan peserta didik setiap hari. Menurutnya, guru memiliki posisi strategis untuk mengawasi pelaksanaan program sekaligus memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi di lapangan.

“Keterlibatan guru sangat penting karena guru berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi peserta didik dalam pelaksanaan MBG,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan bahwa setiap masukan yang diberikan oleh guru akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama program berlangsung.

Sudaryono juga mengajak para guru untuk memanfaatkan kanal tersebut sebagai sarana menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan MBG.

“Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait MBG,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, pembukaan kanal aduan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secara bertahap sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Kami siap menerima masukan, menerima kritikan, menerima aduan atau apa pun itu. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, meningkatkan kualitas kami dan meningkatkan keterbukaan partisipasi masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah mendukung pelaksanaan MBG, termasuk mempercepat perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam mengawasi pelaksanaan program.

“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.

Selain meningkatkan kualitas gizi, MBG juga diharapkan mampu menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam rantai pasok pangan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas