Prabowo Tekankan Integritas sebagai Benteng Anti Korupsi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan aparatur negara. Pesan tersebut disampaikan kepada 1.177 perwira remaja TNI-Polri dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai bekal moral sebelum menjalankan tugas mengabdi kepada bangsa dan negara.

Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, seorang perwira tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga wajib menjaga kehormatan dengan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

“Integritas adalah kehormatan seorang perwira. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan, jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan TNI dan Polri merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi rakyat. Karena itu, setiap perwira harus mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Prabowo juga mengingatkan para perwira agar tidak pernah berkompromi dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk narkoba dan perjudian. Sebab, setiap tindakan yang mengkhianati kepercayaan rakyat akan menghilangkan kehormatan sebagai seorang prajurit maupun anggota kepolisian.

“Jangan pernah menyalahgunakan jabatan, jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Sekali Saudara mengkhianati rakyat, saat itu pula Saudara kehilangan kehormatanmu,” tegasnya.

Senada dengan Presiden, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai penguatan integritas juga menjadi perhatian dalam pembinaan kepala daerah. Ia menjelaskan pemerintah telah membekali para kepala daerah melalui retret di Akademi Militer Magelang dengan materi mengenai nasionalisme, disiplin, pengabdian kepada rakyat, serta pencegahan korupsi.

Tito menilai pengawasan terhadap kepala daerah tidak mungkin dilakukan secara terus-menerus karena mereka merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat. “Mereka orang-orang yang dipilih rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Tidak mungkin diawasi 24 jam 7 hari seminggu,” ujarnya.

Ia menjelaskan praktik korupsi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tingginya biaya politik, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pendapatan resmi, hingga lemahnya integritas individu. “Sehingga mereka mencari tambahan dengan korupsi,” ucap Tito.

Untuk menekan potensi penyimpangan, pemerintah terus memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai lembaga terkait, termasuk melalui digitalisasi keuangan pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Menurut pemerintah, penguatan sistem harus berjalan beriringan dengan pembentukan karakter berintegritas agar upaya pemberantasan korupsi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pemerintah Percepat Perluasan Sekolah Rakyat, Akses Pendidikan Anak Prasejahtera Diperkuat

    JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat perluasan program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini diarahkan…

    Continue Reading
    Pemerintah Perkuat Pengendalian Karhutla Berkelanjutan melalui Pencegahan dan Penegakan Hukum

    JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui langkah pencegahan berkelanjutan, peningkatan kesiapsiagaan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Upaya tersebut menjadi bagian dari…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas