Pemerintah Bangun Sekat Kanal untuk Jaga Gambut Tetap Basah dan Cegah Karhutla

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui pembangunan sekat kanal di kawasan gambut prioritas, khususnya di Provinsi Riau, guna menjaga muka air tetap tinggi sehingga gambut tidak mudah mengering saat musim kemarau. Upaya ini diperkuat dengan pemantauan tinggi muka air tanah secara _real time,_ pembangunan infrastruktur hidrologi, serta perluasan Program Desa Mandiri Peduli Gambut melalui pembasahan kembali _(rewetting),_ revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu wilayah prioritas nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang sangat luas.

“Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah prioritas pengendalian karhutla nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang sangat luas di dalam KHG Sungai Kampar–Sungai Gaung. Di Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda, kolaborasi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat dilakukan untuk memastikan ekosistem gambut tetap basah,” kata Jumhur.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan sekat kanal merupakan langkah konkret untuk mempertahankan kelembapan lahan gambut sehingga risiko kebakaran dapat ditekan secara signifikan.

“Kedatangan saya ke sini bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan, dengan Pak Bupati tentunya, dengan Pak Kapolda, itu adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini. Itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi,” ujarnya.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari sektor industri. _Deputy Director of Corporate Affairs Asia Pulp & Paper (APP),_ Iwan Setiawan, menegaskan bahwa pengelolaan tata air menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut sekaligus mendukung target pemerintah dalam pencegahan karhutla.

“Tidak boleh ada kebakaran di wilayah konsesi. Karena itu, tata kelola air menjadi prioritas utama yang terus kami perkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya agar kelembapan gambut tetap terjaga,” ujar Iwan.

Pandangan serupa disampaikan _Department Head Water Management_ PT TH Indo Plantation (THIP), Eko Hariyono. Menurutnya, keberhasilan menjaga lahan gambut sangat bergantung pada pengaturan muka air secara konsisten melalui berbagai infrastruktur tata air.

“Pengelolaan air merupakan faktor yang paling menentukan dalam menjaga gambut tetap basah. Melalui sekat kanal, pintu air, dan pemantauan berkala, kelembapan gambut dapat dipertahankan sehingga potensi kebakaran bisa diminimalkan,” pungkas Eko.

Berbagai langkah pemerintah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin berfokus pada pencegahan untuk menjaga ekosistem gambut tetap lestari, melindungi masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas