Pelatihan Calon Manajer Koperasi Merah Putih Difokuskan pada Manajemen Perkoperasian

JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tetap berjalan sesuai rencana dengan penekanan yang lebih besar pada penguatan kompetensi manajemen perkoperasian. Langkah tersebut dilakukan untuk mencetak manajer profesional yang mampu mengelola koperasi secara modern, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kebutuhan tenaga manajer bagi Koperasi Merah Putih tetap menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, sebanyak 30.000 manajer dibutuhkan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 5.000 manajer untuk Koperasi Kampung Merah Putih.

“Yang dibutuhkan itu 30.000 manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 5.000 untuk Kampung Merah Putih. Insyaallah nanti awal Agustus sudah selesai mengikuti pelatihan dan langsung kita tempatkan di seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry di Jakarta.

Ia menjelaskan penempatan para manajer akan dilakukan secara bertahap mengikuti penyelesaian pembangunan gedung koperasi beserta sarana pendukungnya. Mekanisme penempatan juga disesuaikan dengan daerah asal masing-masing peserta.

“Mekanisme penempatan manajer akan disesuaikan dengan asal daerah mereka masing-masing. Mulai ditempatkan pada minggu pertama Agustus,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah mengatakan pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas manajerial peserta melalui kurikulum yang disusun khusus untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih.

“Materinya terkait manajerial perkoperasian. Ada 12 modul, mulai dari filosofi, regulasi, praktik koperasi, kelembagaan, tata kelola, manajemen operasional hingga sistem digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Farida.

Selain mengikuti pelatihan, seluruh peserta diwajibkan menjalani sertifikasi profesi yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Menurut Farida, sertifikasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan calon manajer memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan.

Ia menambahkan pemerintah tetap memberikan pendampingan kepada peserta yang belum lulus sertifikasi agar mampu memenuhi standar kompetensi.

“Kalaupun sertifikasi profesinya belum lolos, Kementerian Koperasi akan tetap mendampingi sampai memenuhi standar sertifikasi profesinya. Mereka tetap ditugaskan di Koperasi Desa Merah Putih sambil menjalani pendampingan,” jelasnya.

Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa materi pelatihan kini lebih diarahkan pada penguatan kemampuan manajerial dibandingkan aktivitas fisik.

“Ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, dikurangi semaksimal mungkin, dan dititikberatkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian karena kan ini calon-calon manajer nanti ya. Itu yang dititikberatkan,” ujar Dudung.

Ia menambahkan, pemerintah juga mempersingkat durasi pelatihan dari dua bulan menjadi satu setengah bulan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sekaligus mengutamakan keselamatan peserta.

“Saya mendapat informasi waktunya diperpendek, sehingga dipotong waktunya yang tadinya dua bulan menjadi sebulan setengah,” pungkasnya.

Penguatan materi manajemen perkoperasian, sertifikasi profesi, serta evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyiapkan manajer Koperasi Merah Putih yang kompeten, profesional, dan siap menggerakkan koperasi sebagai pilar penguatan ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas