MBG Tetap Berjalan, Pemerintah Perkuat Komitmen Pemenuhan Gizi Masyarakat

Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan pembenahan internal dan evaluasi tata kelola. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang sedang berlangsung menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang ada tanpa menghentikan program prioritas tersebut.

“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” ujar Dudung.

Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat tetap menjadi prioritas utama meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya.

“Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” katanya.

Sebagai bagian dari pengawasan, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pemantauan, ditemukan banyak SPPG yang telah menerapkan standar operasional dengan baik.

“Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat,” ungkap Dudung.

Pemerintah juga memperketat sistem pengawasan agar pelaksanaan program berlangsung lebih transparan dan akuntabel. Menurut Dudung, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan dan keamanan pangan.

“Pengawasan ini penting karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari membantah isu penghentian MBG di sejumlah sekolah. Ia menegaskan bahwa program tetap berjalan dan moratorium hanya berlaku bagi pembangunan dapur atau SPPG baru.

“Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti, tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang setop dulu,” kata Qodari.

Ia menambahkan bahwa evaluasi dan pembenahan terus dilakukan agar Program MBG mampu mencapai tujuan utamanya, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas