Batas Gaji Rumah Subsidi yang Lebih Realistis Jadi Solusi bagi Kenaikan Harga Properti

Jakarta – Pemerintah terus menyesuaikan kebijakan perumahan agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengatur penyesuaian batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai syarat pembelian rumah subsidi.

Jika sebelumnya kisaran penghasilan MBR berada pada rentang Rp8 juta hingga Rp10 juta per bulan, kini batas tersebut disesuaikan menjadi Rp8,5 juta hingga Rp12 juta, bahkan mencapai Rp14 juta bagi masyarakat yang telah menikah dan peserta Tapera di wilayah tertentu.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pemerintah kini menerapkan pembagian wilayah yang lebih rinci agar penetapan batas penghasilan lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

“Satu memperluas definisi MBR, yang tadinya hanya dua zona jadi empat zona, dan nilai perolehan pendapatan dari penerima MBR yang tadinya misalnya Rp7 juta menjadi Rp8 juta di zona 1, di zona 4, di DKI dan sekitarnya, itu misalnya menjadi Rp12 juta. Ini Mendagri memberikan dukungan atas definisi yang sudah dibuat oleh Kementerian PKP,” ujar Tito.

Dalam rancangan kebijakan tersebut, Zona 1 yang meliputi Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menetapkan batas penghasilan Rp8,5 juta bagi yang belum menikah dan Rp10 juta bagi yang sudah menikah.

Zona 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara menetapkan batas Rp9 juta untuk lajang serta Rp11 juta bagi yang telah menikah maupun peserta Tapera.

Sementara itu, Zona 3 yang meliputi seluruh wilayah Papua menetapkan batas Rp10,5 juta bagi yang belum menikah dan Rp12 juta bagi masyarakat yang telah menikah maupun peserta Tapera.

Adapun Zona 4 yang mencakup Jabodetabek menetapkan batas Rp12 juta bagi yang belum menikah serta Rp14 juta bagi yang telah menikah dan peserta Tapera.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penetapan batas penghasilan tersebut didasarkan pada hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ada pertimbangan inflasi, ada soal daya beli, dan itu ada kewilayahan kan wilayahnya dibagi, tentu tidak sama (batas penghasilannya). Kalau dulu itu dibaginya Papua dan Non Papua, sekarang ada empat zona,” ujar Maruarar Sirait.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas