Pemerintah Perketat Operasi Siber Antisipasi Lonjakan Judi Daring saat Piala Dunia 2026

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring menjelang gelaran Piala Dunia 2026 yang diperkirakan akan memicu peningkatan aktivitas taruhan online di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengingatkan adanya potensi lonjakan transaksi judi online selama Piala Dunia 2026. Berdasarkan hasil pemantauan PPATK terhadap pola transaksi keuangan masyarakat, turnamen sepak bola berskala global memiliki korelasi dengan meningkatnya aktivitas deposit pada platform perjudian daring.

“Dari riwayat aktivitas transaksi, deposit judi online cenderung meningkat pada periode akhir pekan dan melonjak pada periode turnamen besar sepak bola,” ujar Ivan.

Ivan juga menilai bahwa berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum, regulator, dan lembaga pengawas keuangan telah memberikan dampak terhadap upaya menekan aktivitas perjudian di ruang digital.

“Penurunan transaksi judi online tidak terlepas dari berbagai langkah tegas yang dilakukan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas praktik judi online,” ungkap Ivan.

Peringatan dari PPATK kemudian direspons melalui penguatan langkah penegakan hukum dan pengawasan lapangan. Polri memastikan kesiapan aparat dalam mengantisipasi potensi penyalahgunaan momentum Piala Dunia oleh jaringan perjudian maupun pelaku pelanggaran lainnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri telah menyiapkan berbagai langkah preventif, termasuk mengaktifkan kembali Satgas Anti-Mafia Bola sebagai bagian dari strategi pengawasan selama berlangsungnya kompetisi sepak bola dunia tersebut.

“Satgas ini akan kita hidupkan kembali, sehingga di satu sisi jangan sampai nanti Piala Dunia ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan pelanggaran,” kata Listyo.

Selain fokus pada penindakan, Polri juga mendorong masyarakat untuk menikmati Piala Dunia sebagai sarana hiburan dan pemersatu bangsa tanpa terlibat dalam aktivitas perjudian. Menurut Kapolri, semangat sportivitas harus menjadi nilai utama dalam menikmati setiap pertandingan.

“Kami minta untuk masyarakat, karena Piala Dunia adalah tontonan bersama yang mengutamakan sportivitas dalam hal olahraga, tentunya kita menonton dengan suasana yang penuh dengan sportif,” ujarnya.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari parlemen. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, menilai penguatan pengawasan menjelang Piala Dunia merupakan langkah yang tepat mengingat jaringan judi online saat ini semakin adaptif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Menurut Okta, strategi pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemblokiran situs atau aplikasi, tetapi harus menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni memutus aliran dana yang menjadi sumber kehidupan utama jaringan perjudian.

“Pemerintah harus fokus memutus aliran dana judi online, karena tanpa akses transaksi keuangan, ruang gerak para pelaku akan semakin terbatas,” ujar Okta.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas