Pemerintah Jaga Tarif Listrik Subsidi dan Non-Subsidi Tetap Berlaku Sesuai Golongan

Jakarta – Pemerintah memastikan tarif listrik bagi pelanggan subsidi maupun non-subsidi tetap berlaku sesuai golongan pada Juni 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, mendukung stabilitas ekonomi nasional, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan bahwa tarif tenaga listrik untuk periode Juni 2026 tidak mengalami kenaikan. Keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan tarif listrik pada kuartal II tahun 2026 yang berlaku sejak April hingga Juni.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi sebelum menetapkan tarif listrik tetap. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

“Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Tri Winarno dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dilakukan secara berkala berdasarkan sejumlah parameter ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, tingkat inflasi, serta harga batu bara acuan. Meski berdasarkan perhitungan formula tarif terdapat potensi perubahan, pemerintah memilih mempertahankan tarif yang berlaku saat ini.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing industri, memperkuat daya beli masyarakat, dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Selain mempertahankan tarif bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi, pemerintah juga memastikan 25 golongan pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan tarif. Pada saat yang sama, PLN didorong untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna. Ia menilai kenaikan harga energi non-subsidi, seperti Pertamax, tidak serta-merta harus diikuti dengan kenaikan tarif listrik maupun energi bersubsidi lainnya. Menurut Ateng, tantangan utama saat ini adalah menjaga ketahanan fiskal negara agar subsidi energi tetap dapat dipertahankan.

“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam menjaga tarif listrik dan harga LPG tetap terjangkau,” tegasnya.

Kebijakan mempertahankan tarif listrik tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas