Pemerintah Perketat Standar Program MBG Demi Jaminan Kualitas dan Keamanan

Jakarta — Pemerintah memperketat standar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas pangan, keamanan distribusi, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Langkah ini dilakukan melalui penyempurnaan pedoman operasional, peningkatan pengawasan, dan penegasan persyaratan bagi satuan pelaksana yang terlibat dalam pengadaan, pengolahan, hingga penyaluran makanan.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut agar berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan. Pemerintah berkomitmen menjaga keberhasilan MBG dengan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun penyelewengan dalam pelaksanaannya.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” kata Presiden Prabowo.

Dalam standar yang diperbarui, menu MBG wajib memenuhi acuan gizi yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan kelompok usia. Pemerintah juga mewajibkan pencatatan komposisi menu dan penggunaan bahan pangan yang dapat ditelusuri sumbernya guna memudahkan pengawasan dan audit.

Pengetatan standar keamanan pangan menjadi fokus utama. Satuan pelaksana diwajibkan menerapkan prosedur sanitasi yang lebih ketat, mulai dari pemeriksaan bahan baku, kebersihan peralatan, pengendalian suhu penyimpanan, hingga pelatihan bagi petugas pengolah makanan.

Di bidang distribusi, pemerintah memperketat pengaturan waktu pengiriman dan penyajian makanan agar kualitas tetap terjaga hingga diterima siswa. Pemanfaatan sistem pelaporan digital juga terus didorong untuk memantau distribusi, jumlah penerima manfaat, dan berbagai kendala di lapangan secara lebih cepat.

Pengawasan anggaran turut diperkuat. Setiap satuan pelaksana wajib menyimpan dokumen pengadaan, bukti distribusi, dan catatan penggunaan dana sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemerintah juga meningkatkan audit kepatuhan dan audit berbasis risiko untuk mencegah potensi penyimpangan.

Dukungan terhadap penguatan tata kelola MBG juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Menurutnya, penguatan kelembagaan penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program.

“Saya kenal baik ketiganya, Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat. Saya sering rapat dengan mereka. Mereka memiliki pengalaman mengelola program pemerintah, mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga, serta memahami tantangan implementasi di lapangan,” ujar Zulhas.

Melalui standar yang lebih ketat, pemerintah menargetkan Program MBG dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, aman, dan berkualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh peserta didik di seluruh Indonesia.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas