Jakarta – Guna menjamin mutu dan ketepatan sasaran, pemerintah memperketat pengawasan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap daerah menerima distribusi makanan berkualitas tinggi secara efektif dan merata.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa pemerintah kini telah meluncurkan aplikasi Reviu MBG untuk meningkatkan kualitas layanan serta membangun budaya evaluasi dalam pelaksanaan program.

“Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan awareness perhatian yang sungguh-sungguh pada seluruh SPPG, pengawas gizi, dan mitra,” ujar Sony.

Melalui aplikasi tersebut, sekolah, posyandu, dan pesantren dapat memberikan penilaian langsung terhadap makanan yang diterima setiap hari berdasarkan empat parameter utama, yakni ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, serta variasi menu.

Menurut Sony, sistem evaluasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan layanan MBG berjalan sesuai standar dan kebutuhan penerima manfaat.

Hasil penilaian nantinya akan menjadi indikator evaluasi atau Key Performance Indicator (KPI) bagi masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Data dashboard Reviu Menu MBG menunjukkan mayoritas laporan masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kualitas makanan dan distribusi.

Tingkat kelayakan makanan tercatat mencapai 99,88 persen, sedangkan ketepatan waktu distribusi berada pada angka 97,95 persen.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan bersama BGN, BPOM, dan pemerintah daerah akan menjalankan sistem pengawasan eksternal serta respons cepat terhadap potensi kejadian luar biasa.

“Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” ujar Menkes Budi.

Pemerintah juga menerapkan sertifikasi higiene, sanitasi, serta standar keamanan pangan bagi seluruh penyedia layanan MBG.

Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program MBG, termasuk memastikan optimalisasi anggaran sebesar Rp268 triliun pada 2026 untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sesuai target nasional.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan peningkatan anggaran Badan Gizi Nasional merupakan bagian dari proses evaluasi program yang terus berkembang.

“Pemerintah tidak tutup mata atas insiden yang terjadi. Anggaran BGN tahun 2026 menjadi Rp268 triliun, ini bentuk evaluasi dari implementasi MBG,” kata Hariqo.

Hingga Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai lebih dari 62 juta jiwa atau sekitar 66,9 persen dari total sasaran nasional.