PP TUNAS Perkuat Perlindungan dan Literasi Anak di Ruang Digital

Jakarta – Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) kini menjadi landasan utama Pemerintah dalam menjamin keamanan anak di ruang siber.

Penerapan kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk memitigasi dampak negatif perkembangan teknologi, sekaligus memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan hak perlindungan yang setara dalam penggunaan sistem elektronik.

Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Meutya Hafid menegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS hadir untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

“Regulasi ini dirancang untuk mendorong generasi muda memanfaatkan teknologi secara aman dan bijak,” kata Meutya.

Menurutnya, penetrasi internet di Indonesia yang telah melampaui 80 persen perlu diimbangi dengan perlindungan digital yang kuat bagi anak-anak. Pemerintah menghadirkan PP TUNAS sebagai payung hukum untuk mengurangi berbagai risiko di ruang digital, mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi data pribadi, hingga ancaman kecanduan digital yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.

“Kita ingin anak-anak bisa menjelajah dunia digital dengan aman. Kontak dari orang tak dikenal harus dicegah, konten berbahaya tidak boleh mudah muncul, kecanduan harus diatasi agar prestasi belajar tetap terjaga,” ujarnya.

Melalui PP TUNAS, penyelenggara platform digital diwajibkan menerapkan tata kelola yang lebih ketat dalam melindungi pengguna anak. Langkah yang diterapkan meliputi penguatan verifikasi usia, penyaringan konten yang tidak layak, pengawasan aktivitas berisiko, serta peningkatan keamanan data pribadi anak.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengatakan sebagai langkah konkret, Kementerian PPPA bersama Save the Children telah mengembangkan modul pembelajaran yang terintegrasi dalam platform e-learning Kementerian PPPA.

Modul tersebut mencakup penguatan manajemen kasus, kompetensi digital anak, kebijakan keselamatan anak, pengasuhan di dunia digital, serta perlindungan anak di ruang digital yang dapat diakses masyarakat luas.

“Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media, harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak,” ungkap Arifah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawal kebijakan ini benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan. Perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab kolektif, dan keberhasilan upaya tersebut menjadi cerminan komitmen bersama dalam menjaga masa depan generasi penerus bangsa.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas